UU yang Anti-Pancasila? PDF Print E-mail
Tuesday, 28 April 2009 05:15

Harian Pelita, 1 Desember 2008

 [Assalamu'alaikum] 

DALAM sebuah diskusi bertema Pancasila dan Sistem Politik, seorang peneliti LIPI, Ikrar Nusabhakti; Jumat yamg lalu mengatakan bahwa sejumlah UU yang telah disahkan DPR ternyata anti-Pancasila. Hal ini menimbulkan kecurigaan, bahwa sejumlah UU disponsori pihak tertentu, termasuk asing. Benarkah sinyalemen ini?
Sebagai seorang peneliti, sudah tentu Ikrar Nusabhakti tidak berbicara sembarangan. Apalagi, terkait UU yang tentunya sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Meskipun belum dinyatakan secara eksplisit sejumlah UU yang anti-Pancasila itu, adalah harapan kita, (setidaknya) ia bersedia menyampaikan hasil penelitiannya kepada kalangan yang terkait, misalnya Mahkamah Konstitusi. Sebab, lembaga yang bertanggungjawab untuk meneliti UU yang tidak sesuai dengan UUD 1945, adalah Mahkamah Konstitusi. Masalahnya adalah, apakah anti-Pancasila identik dengan anti-UUD 1945, meskipun dalam UUD 1945 termaktub rumusan Pancasila? Sebuah pertanyaan yang mestinya tidak perlu, namun ada realitanya.
Di kalangan masyarakat, sudah bukan rahasia lagi, bahwa antara Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 (setelah amandemen) dianggap tidak sinkron. Bahkan amandemen UUD 1945 ditahun 2002 itu sudah dianggap sebagai UUD baru, sehingga perlu dicanangkan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Masalah ini, bahkan tidak mustahil akan menjadi salah satu isu kampanye 2009 nanti. Apa arti semua itu?

Tidak berlebih, bahwa kita harus mengakui secara jujur, bahwa dari aspek landasan idiil masih ada permasalahan. Hal itu disebabkan karena kita lebih banyak menyikapi segala sesuatu dengan pragmatisme semata, meskipun sering tidak terhindarkan. Bahkan, tidak mustahil begitu pragmatismenya, kita tidak merasa perlu melihat landasan idiil, Pancasila atau UUD 1945 didalam merumuskan UU ataupun kebijakan lainnya. Contohnya?
Yang mutakhir, adalah UU tentang Pemilu. Meskipun baru disahkan, sudah ada pikiran untuk mengubahnya. Apalagi, UU tentang Pemilu itu akan mengalami perubahan, bahkan mungkin setiap lima tahun sekali. Tidakkah hal ini mengindikasikan adanya pragmatisme yang tentunya dilandasi kepentingan sesaat, termasuk bisa saja kepentingan asing yang berkepentingan dengan demokratisasi di Indonesia? Belum lagi UU terkait dengan perekonomian, pengelolaan sumber daya alam, yang dipastikan banyak kepentingan asing terselip di dalamnya. Disinilah makna kemandirian menjadi sangat penting, agar kita mampu menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Pancasila; sehingga Pancasila tidak menjadi landasan idiil yang abstrak dan hanya disakralkan.
Kita khawatir, bahwa kita sudah terlambat, sehingga apa yang disampaikan oleh Ikrar Nusabhakti itu, bahwa berbagai UU ternyata anti-Pancasila, dimasa depan justru akan semakin banyak. Sebab, dengan perubahan yang cepat di lingkungan kita, tanpa kesepakatan idiil, pasti kita akan semakin terjebak pada pragmatisme, yang dalam jangka panjang bisa saja semakin menyimpang dari Pancasila. Satu hal yang sangat layak kita antisipasi, kalau benar kita masih sepakat dengan landasan idiil Pancasila. Modalnya, alhamdulillah, bahwa Pembukaan UUD 1945 masih tetap, belum mangalami perubahan, sehingga (mestinya) bisa menjadi rujukan bersama, titik tolak untuk menjabarkan landasan idiil kita. n

Last Updated on Wednesday, 20 May 2009 04:40