Sunset Policy ... PDF Print E-mail
Tuesday, 28 April 2009 05:20

Harian Pelita, 5 Januari 2009

Sunset Policy Sebaiknya Diperpanjang Hingga Juni 2009

PEMERINTAH memperpanjang masa berlakunya program penghapusan sanksi pajak ( sunset policy ) dari Desember 2008 hingga Februari 2009 untuk memenuhi keinginan masyarakat.Bagaimana tanggapan kalangan pebisnis mengenai hal itu? Pelita mewawancarai Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin,
yang juga Ketua Umum Ardin (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan
Distributor Indonesia), Bambang Soesatyo. Berikut petikannya:
------------------------------------------------

Apa sih yang dimaksudkan dengan sunset policy?
Kebijakan sunset policy merupakan penghapusan sanksi
administratif bagi wajib pajak penghasilan bagi perorangan atau
badan sesuai yang direncanakan pemerintah akan berakhir 31
Desember 2008, tapi oleh pemerintah diperpanjang hingga Februari
2009. Sunset policy ditujukan bagi masyarakat wajib pajak untuk
memperbaiki Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan benar.
Penerapan sanksi bagi wajib pajak yang mangkir dari membayar
pajaknya, juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada wajib
pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru. Dan
bagi yang memilki NPWP akan menikmati kebijakan sunset policy.
Sunset policy merupakan kebijakan pemberian fasilitas
perpajakan sesuai dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang baru.
Dalam sunset policy diatur bahwa bagi orang pribadi yang
secara sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan
tahun-tahun sebelumnya, diberikan fasilitas penghapusan sanksi
administrasi dan tidak akan dilakukan pemeriksaan.
Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang
membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak
2006 dan tahun-tahun sebelumnya, diberikan fasilitas penghapusan
sanksi administrasi.
Bagaimana dengan perpanjangan masa berlakunya sunset policy?
Perpanjangan masa berlakunya sunset policy hingga Februari
2009 merupakan langkah yang tepat. Namun, lebih baik lagi
diperpanjang sampai Juni 2009. Ini dimaksudkan agar masyarakat
atau pribadi dan badan yang ingin memiliki NPWP baru dan
pengampunan bunga pajak dapat kesempatan yang semakin luas untuk
mengurus masalah ini.
Dengan demikian, masyarakat semakin sadar dan tanpa paksaan
untuk memiliki wajib pajak baru. Pemerintah juga dapat keuntungan
dengan memperoleh jumlah wajib pajak baru yang lebih signifikan,
jika masa berlakunya diperpanjang lagi sampai Juni 2009.
Apalagi dalam kerangka untuk perluasan wajib pajak, sunset
policy tak perlu dihentikan. Namun pungutan atau pembebanannya
bisa ditunda dulu.
Jadi, sunset policy sebaiknya diperpanjang hingga Juni
mendatang?
Ya, perlu dilanjutkan perpanjangan itu sampai Juni 2009,
mengingat tahun ini kalangan dunia usaha dipastikan akan
mendapatkan insentif pajak sebesar Rp16 triliun hingga Rp20
triliun, sebagai upaya perlindungan masa krisis bagi sektor riil.
Apalagi sosialisasi mengenai sunset policy sangat dirasakan
kurang, begitu?
Benar. Saya merasakan pemerintah, khususnya Ditjen Pajak,
masih minim melakukan sosialisasi terhadap sunset policy. Yang
saya lihat, masyarakat yang ingin memanfaatkan program sunset
policy dengan membuat NPWP baru, hanya karena ingin mendapatkan
kebijakan bebas fiskal.
Selain sunset policy, apalagi kebijakan yang harus dilakukan
pemerintah di tengah kondisi krisis finansial global?
Pemerintah harusnya fokus juga pada upaya meningkatkan daya
beli masyarakat, termasuk dengan penundaan, keringanan, atau
pemotongan beban pajak bagi wajib pajak karena sangat penting
bagi penguatan daya beli rakyat. Karena pengusaha tanpa daya beli
masyarakat yang kuat, tidak dapat melanjutkan bisnisnya.
Hal tersebut melengkapi kebijakan menurunkan harga premium
dan solar yang juga bermanfaat memulihkan daya beli masyarakat.
Saat ini sangatlah penting bagi pemerintah untuk bertindak
komprehensif dalam memulihkan daya beli dan permintaan termasuk
menghadapi masalah serius, seperti ancaman pemutusan hubungan
kerja (PHK) yang ada di depan mata. Karena kalau sampai hal itu
terjadi, maka kemiskinan di Indonesia semakin bertambah.
Itu artinya, jumlah warga miskin akan bertambah. Apa yang
bisa diharapkan negara jika sebagian besar warga berstatus wajib
pajak, justru jatuh miskin.
Karenanya, pemerintah harus segera menurunkan lagi harga BBM
bersubsidi, tarif listrik, dan perbaiki disribusi elpiji supaya
jangan terjadi kelangkaan yang dapat menyebabkan daya beli
masyarakat kembali lemah. (iz)

Last Updated on Wednesday, 20 May 2009 04:39