Tafsir Ulang Sistem Ekonomi Indonesia PDF Print E-mail
Written by Kompas Cetak   
Saturday, 01 August 2009 00:20

Sabtu, 1 Agustus 2009 | 03:02 WIB

Bukittinggi, Kompas - Sistem ekonomi Indonesia harus kembali pada penafsiran secara utuh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian pandangan yang dominan mengemuka dalam seminar setengah hari mengangkat tema ”Rekonstruksi Sistem Ekonomi untuk Mendukung Daya Saing Indonesia Pascakrisis Ekonomi Global”, yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jumat (31/7) di Bukittinggi, Sumatera Barat. Seminar tersebut merupakan bagian Kongres Ke-17 ISEI yang berlangsung 30 Juli-1 Agustus 2009.

 

Pembahasan yang terbagi dalam dua sesi menghadirkan tujuh pembicara. Sesi pertama menghadirkan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang juga Menko Perekonomian pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti; guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sri-Edi Swasono; Direktur Islamic Development Bank Bambang PS Brodjonegoro; pengamat ekonomi Djisman Simandjuntak; Ketua Pusat Ekonomi Kerakyatan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Munawar Ismail; peneliti pada Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Awan Santosa; dan peneliti CSIS, Haryo Aswicahyono.

Sri-Edi Swasono dengan makalahnya, Menegakkan Ekonomi Pancasila, menilai, pelaksanaan ekonomi Indonesia telah melenceng jauh dari spirit Pasal 33 UUD 1945. Ia berpendapat, seharusnya Indonesia menerapkan Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila yang digali dari norma masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah suatu tawaran solusi moral dan politik untuk dekonstruksi ekonomi menuju rekonstruksi sistem ekonomi nasional.

Semangat kekeluargaan

Munawar Ismail mengemukakan, sistem demokrasi ekonomi berbeda dengan negara kapitalis yang mendasarkan pada nilai-nilai individualisme dan persaingan bebas. Sistem ekonomi Indonesia mendasarkan pada semangat kekeluargaan.

Untuk menjadi suatu bangunan yang utuh, pasal-pasal dalam konstitusi tidak seharusnya ditafsirkan secara parsial. Empat komponen sistem ekonomi yang harus ada dalam sistem ekonomi Indonesia adalah tatanan tentang kepemilikan, tatanan mengenai pelaku atau agen ekonomi, tatanan tentang penyelenggaraan kegiatan ekonomi, dan tatanan tentang kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai perlu ada pendefinisian ulang terkait makna kepemilikan sumber daya, individu manusia Indonesia sebagai pelaku ekonomi, sampai ke tatanan mekanisme penyelenggaraan yang berasas kekeluargaan.

Awan Santosa mengemukakan, jalan ekonomi yang sudah diletakkan 64 tahun lalu oleh pendiri bangsa adalah jalan yang harus ditempuh oleh Indonesia ke depan. Jalan itu ditempuh melalui demokratisasi perekonomian, penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta penguasaan kekayaan negara.

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menawarkan pilihan yang pragmatis dan realistis, yaitu sebuah ekonomi yang terbuka yang terkait dengan kenyataan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar, membuat kegiatan pasar sulit dikendalikan pemerintah.

Dorodjatun mengatakan, ke depan masih harus dilihat apakah Indonesia akan bergerak menuju sistem ekonomi pasar terbuka ataukah tetap sebagai sistem ekonomi campuran.

Ia mengatakan sulit untuk menyusun struktur ekonomi di tengah banyak masalah yang belum selesai. ”Saya kira pragmatis pun tidak salah kalau konstruktif sistem ekonomi yang tidak realistis tidak akan bisa menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia Arifin Siregar menilai pandangan yang kontroversial seperti yang disampaikan Sri-Edi Swasono tetap dibutuhkan agar pembahasan sistem ekonomi Indonesia menjadi utuh. ”Kita tantang bagaimana penjabaran konsep yang masih normatif itu,” kata Arifin.

Di tengah wacana kembali ke ekonomi dengan penghayatan penuh pada Pasal 33 UUD 1945, Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan ada opsi konsep ekonomi syariah yang berpeluang untuk diterapkan sebagai penyokong sistem ekonomi Indonesia sebagai alternatif dari sistem pasar kapitalis. Ekonomi syariah dinilai memiliki kelebihan karena tidak mengedepankan rasionalisasi, tetapi juga norma sehingga dampak buruk kerakusan penumpukan kapital sebagaimana yang terjadi pada ekonomi kapitalis bisa dihindari.

Komite Pengarah Kongres Ke-17 ISEI Armida Alisjahbana mengakui bahwa perumusan sistem ekonomi Indonesia akan cukup berat dan memakan waktu. Seminar sehari yang diselenggarakan ISEI sifatnya hanya sebagai awal untuk menampung berbagai masukan.

”Setidaknya butuh dua tahun untuk menyusun semacam cetak biru sistem ekonomi Indonesia,” ujarnya.

CEO PT Indofood Sukses Makmur Bogasari Flour Mills Franciscus Welirang mengatakan, bagi pengusaha yang penting adalah kepastian. Ia menilai, konsep mengikuti dinamika yang disampaikan Dorodjatun lebih realistis.

”Soal definisi kepemilikan dan penguasaan itu kan gampang dibolak-balik. Kalau mau diserahkan kepada koperasi, percuma saja kalau koperasinya tidak sejahtera,” ujarnya. (DOT)