Informasi Tambahan Tentang Ambalat PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 11 August 2009 01:48

Sayidiman Suryohadiprojo

Jakarta, 24 Juni 2009

Pada tanggal 23 Juni 2009 di Markas Besar Legiun Veteran RI diselenggarakan ceramah tentang masalah Ambalat. Yang bertindak sebagai pembicara adalah Laksma (P) Ir. Adi Sumardiman SH.

Pembicara adalah seorang yang sangat dapat diandalkan bicara tentang masalah yang menjengkelkan ini. Sebab ia seorang Insinyur Geodesi lulusan ITB yang tentu pakar dalam masalah geografi dan hidrografi. Ia juga seorang Sarjana dalam Hukum Internasional. Tentang SH ini ia menceritakan satu kejadian yang lucu. Ketika pada akhir tahun 1950-an Prof. Dr Mochtar Kusuma Atmadja menjadi ketua delegasi Indonesia untuk memperjuangkan pengakuan dan pengesahan PBB atas Deklarasi Djuanda yang terbit pada tahun 1957, Pak Adi Sumardiman (AS) juga menjadi anggota kelompok itu. Akan tetapi ketika Pak AS mau turut delegasi untuk perundingan ke New York, Prof Mochtar mengatakan bahwa hanya para Sarjana Hukum yang dapat ikut serta. Hal ini memotivasi Pak AS untuk merebut gelar SH dan dapat diraihnya dalam 3 tahun berikut, dengan spesialisasi Hukum Internasional. Setelah itu Pak AS lapor ke Prof Mochtar dan selanjutnya Pak AS adalah peserta setia dalam perundingan mengenai segala persoalan yang bersangkutan dengan perbatasan Republik Indonesia. Maka boleh dikatakan bahwa pada tahun 2009 ini beliau betul-betul seorang veteran dan pakar dalam masalah perbatasan RI yang mungkin setelah Prof Mochtar dan Prof Hasyim Djalal orang yang paling tahu tentang hal itu.

 

Ceramah Pak AS buat saya merupakan satu kuliah yang menambah pengetahuan secara signifikan. Pertama, tadinya saya berpendapat bahwa RI mempunyai kedaulatan mutlak atas semua wilayah daratan dan perairan yang terdapat di dalam wilayah nasional RI, yaitu bagian dunia yang dibatasi oleh garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar di sekitar Indonesia. Seperti kita ketahui Deklarasi Djuanda yang dibuat pada tahun 1957 telah merobah Indonesia dari negara yang terdiri atas pulau-pulau menjadi negara berupa Benua Maritim. Sebab Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, perairan antara pulau-pulau dan ruang udara yang ada di atasnya. Ini mengakhiri ketentuan lama yang menganggap Indonesia hanya terdiri atas pulau-pulau dengan lautan selebar 3 mil dari pantai pulau-pulau itu. Ketentuan lama mengandung makna bahwa lautan seperti Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Banda adalah semuanya perairan internasional, padahal lautan itu hanya memisahkan pulau-pulau Indonesia. Deklarasi Djuanda mengakhiri ketentuan itu dengan tekad dan niat bangsa Indonesia membela kesatuan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia. Sejak itu wilayah nasional RI adalah seluruh bagian dunia yang dibatasi oleh garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar yang ada sekitar pulau-pulau Indonesia. Di dalam wilayah yang dilingkari garis-garis lurus itu semua daratan, perairan dan udara di atasnya adalah wilayah nasional RI.

Saya berpikir bahwa RI mempunyai kedaulatan mutlak di wilayah itu. Ternyata pendapat saya salah. Dalam perjuangan untuk memperoleh pengakuan dunia internasional dan PBB atas Deklarasi Djuanda, memang PBB menerima dan mengakui wilayah nasional RI yang dikehendaki Deklarasi Djaunda. Akan tetapi RI tidak mempunyai hak kedaulatan mutlak atas wilayah itu. Sebab PBB menghendaki bahwa di perairan antar-pulau ada kemungkinan kegiatan internasional yang diatur menurut ketentuan PBB (UNCLOS), seperti innocent passage. Indonesia harus menentukan alur perairan di mana kegiatan internasional itu dijalankan. Itu berarti bahwa selama kegiatan internasional tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan PBB, Indonesia tidak berhak menolaknya. Yang merupakan hak kedaulatan mutlak RI adalah daratan pulau sampai low water line atau garis air terendah di perairan setiap pulau.

Wilayah nasional RI masih ditambah dengan wilayah selebar 12 mil dari garis batas yang mengelilingi RI.

Berhubung dengan tidak adanya hak kedaulatan mutlak itu, maka semua usaha Provinsi dalam rangka Otonomi Daerah membagi-bagi daerah lautan sekitarnya merupakan pelanggaran yang dapat membahayakan status Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state). Sebab tidak mustahil PBB menarik pengakuannya terhadap Republik Indonesia sebagai negara kepulauan karena Provinsi-Provinsinya menyatakan daerah perairan itu masuk wewenangnya.

Kedua, pengetahuan baru lain yang saya peroleh adalah bahwa kata Ambalat adalah istilah baru yang dulu tak pernah ada. Dan ini bersangkutan dengan usaha Malaysia yang hendak mengurangi dan menggerogoti hak Indonesia yang sebetulnya menjadi kelanjutan dari hubungan Hindia Belanda sebagai daerah jajahan Belanda dan daerah jajahan Inggeris di Asia Tenggara. Pada tahun 1891 antara Belanda dan Inggeris sudah ditandatangani persetujuan mengenai perbatasan itu, khususnya di Kalimantan Timur. Karena sejak tahun 1945 telah dinyatakan bahwa wilayah Republik Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda, maka segala ketentuan tentang perbatasan Hindia Belanda berlaku bagi Indonesia. Menurut Pak AS Indonesia tidak ada kesulitan tentang perbatasan ini dengan Papua Nugini yang sebelumnya menjadi wilayah Australia. Perjanjian mengenai ini ditandatangani Belanda dan Inggeris pada tahun 1895, jadi belakangan dari perjanjian mengenai perbatasan di Kalimantan. Akan tetapi Malaysia belum saja mau mengakui dan menerima ketentuan perbatasan yang telah disetujui pada tahun 1891.

Kemudian pada tahun 1979 Malaysia membuat peta baru secara unilateral. Dalam peta baru itu ada bagian-bagian wilayah Indonesia, baik daratan dan perairan, yang dimasukkan menjadi bagian Malaysia. Dengan sendirinya Indonesia tidak menyetujui peta itu, demikian pula negara-negara lain seperti Filipina. Yang aneh adalah bahwa Malaysia kemudian menyerahkan kepada perusahaan minyak Shell untuk mengembangkan wilayah yang dimuat dalam peta baru itu, termasuk yang secara sah menjadi bagian wilayah Indonesia. Wilayah inilah yang kemudian diberi nama AMBALAT, satu sebutan yang sebelumnya tak pernah ada, kata Pak AS.

Dengan begitu masalah Ambalat merupakan persoalan yang bersangkutan dengan kedaulatan RI (seperti di pulau Sebatik dan sekitarnya) maupun hak kedaulatan sumberdaya (Zone Ekonomi Eksklusif, ZEE).

 

Pak AS menyatakan bahwa banyak hal telah terjadi yang melemahkan Indonesia. Seperti tidak ada reaksi yang memadai setelah Malaysia mengeluarkan peta baru itu. Bahkan menurut Pak AS pada tahun 1979 pemerintah Malaysia mengirimkan peta baru itu ke KBRI Kuala Lumpur hanya dengan diantarkan seorang kurir, tanpa ada surat pengantar sedikit pun. Hal itu saja sudah menunjukkan betapa pemerintah Malaysia meremehkan pemerintah RI. Berbeda sekali dengan segala ucapan tentang saudara serumpun Melayu dan lainnya. Setelah itu juga kurang ada usaha Indonesia yang memadai untuk menggagalkan realisasi peta baru itu. Mungkin sekali para pemimpin dan diplomat kita terlena oleh berbagai keberhasilan kita pada tahun 1980-an.

Sekarang pun sikap para pemimpin kita serba ambivalen. Di satu pihak mereka nyatakan, termasuk Presiden kita, bahwa Indonesia tidak akan pernah melepaskan sejengkal tanah. Akan tetapi di pihak lain dikatakan bahwa cara kita terbaik adalah dengan soft power. Nada menyatakan itu seperti antara soft power dan hard power ada pemisahan dan perbedaan yang tegas. Padahal itu dua-duanya hanya bagian dari perjuangan satu bangsa yang dimainkan secara cerdas dalam dunia yang bukan damai bukan perang yang sejak tahun 1950 meliputi keadaan internasional. Tidak ada diplomasi yang dilakukan tanpa berusaha menciptakan bargaining position yang diperoleh melalui jalan lain. Dampaknya adalah bahwa soft power Indonesia oleh Malaysia dinilai sikap soft atau lemah dan lembek.

Menurut Pak AS sukar mencapai kemajuan dalam diplomasi karena negosiasi selalu dipersulit Malaysia, antara lain dengan acap kali menggantikan pimpinan delegasinya. Setiap ganti pimpinan negosiasi harus dimulai kembali dari permulaan. Nampak sekali bahwa taktik Malaysia adalah mengulur-ulur. Mungkin ia mau ulangi kejadian Sepadan-Ligitan ketika International Court of Justice memutuskan dua pulau itu masuk kekuasaan Malaysia. Tentu pemerintah Malaysia menggunakan juga peran Shell satu perusahaan yang besar pengaruhnya di Inggeris dan Belanda dan juga di AS, untuk memenangkan kehendaknya.

Kita tidak boleh sekali-kali lengah dan lemah karena itu pasti dimanfaatkan Malaysia. Harus kita tinggalkan sikap bahwa sebagai bangsa serumpun Melayu kita tidak patut berselisih dengan Malaysia. Padahal di banyak aspek Malaysia sejak tahun 2000 selalu mengganggu kita. Sebab itu semua perbatasan kita dengan Malaysia harus kita kuatkan posisi kita, baik dalam bentuk pertahanan militer maupun kegiatan penduduk.

Sekarang di lingkungan tertentu ada pandangan bahwa Indonesia jangan perang dengan Malaysia karena kita pasti kalah mengingat kondisi alutsista pertahanan kita yang lemah. Inilah kelemahan dalam pandangan yang harus ditinggalkan. Orang yang berpandangan demikian tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan nasional, baik militer maupun sipil. Memang adalah amat penting bahwa pemerintah RI memberikan perhatian jauh lebih besar kepada kemampuan TNI. Di kalangan tertentu Indonesia ada pandangan bahwa TNI harus dipelihara dalam kelemahan agar jangan membuat rebut. Kalau yang memimpin Indonesia orang semacam ini jangan heran kalau Malaysia dan siapa saja makin meremehkan dan merugikan Indonesia.

Kaum diplomat RI perlu menunjukkan bahwa mereka patriot yang hendak menjunjung tinggi negara dan bangsa.. Harapan kita adalah semoga para diplomat kita menjadi pejuang yang tidak beda dan tidak kurang dari mereka yang sebagai TNI bergerak di medan juang.

Dan tentu para perwira, bintara dan tamtama TNI kita harapkan agar setia dalam menjalankan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sehingga NKRI berdasarkan Pancasila selalu unggul dan mencapai tujuan perjuangannya.