Pasal 25A UUD 1945 PDF Print E-mail
Written by Adi Sumardiman   
Thursday, 20 August 2009 23:50

 PASAL 25A UNDANG-UNDANG DASAR TENTANG WILAYAH NEGARA MENJUNGKIR BALIKKAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 

Penulis: Adi Sumardiman (Man in the Street)

Lihat UUD 1945 (Amandemen) : Bab IXA, Pasal 25A Wilayah Negara : “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. 

Saya ingin tahu, dimana sebenarnya wilayah negara hasil perjuangan (fisik) para Pejuang 45 dalam memerdekakan Bangsa ini ? Hasil perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia yang kemudian diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu jelas-jelas merupakan wilayah eks kekuasaan Hindia Belanda. Putera-putera Bangsa yang telah gugur demi kemerdekaan Bangsa telah mengabadikan alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan”.

Dihapuskan dengan apa ? Bukan dihapuskan melalui persidangan Umum PBB, tetapi dengan mengangkat senjata !.  Wilayah ini adalah wilayah negara yang eksklusif dengan status kedaulatan yang mutlak, tidak dapat dibebani apapun diatasnya dengan hak dan kewajiban bangsa lain. Wilayah Negara hasil mengangkat senjata ini, sebagaimana kemudian terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 merupakan wilayah negara yang sama sekali tidak dibentuk melalui pasal 11 UUD 1945.

Berbeda sekali, baik status maupun prosesnya dengan Wilayah Negara yang dihasilkan melalui diplomasi atau meja perundingan multilateral di PBB seperti Konvensi Hukum Laut 1982. Deklarasi Djuanda 1957 hingga saat ini nampaknya telah banyak disalah gunakan. Coba lihat saja apa yang terjadi pada tahun 1957, dari sana baru kita mengartikan secara lebih baik apa arti sebenarnya dari deklarasi itu.  Wilayah ini diperoleh melalui pasal 11 UUD 1945. Berhubung dengan adanya pasal 25A itu bagaimana hubungan Wilayah Negara (yang disebut daerah) yang merupakan hasil perjuangan fisik Bangsa Indonesia, sebagaimana terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah dengan Wilayah Negara sebagai hasil perjuangan diplomasi (melalui pasal 11 UUD 1945).  

Hubungan itu pasti akan menghasilkan kekacauan hukum (sistem), karena Wilayah Negara yang status dan prosesnya-nya berbeda itu dicampur aduk dalam pasal 25A UUD 1945. Bahkan lebih jauh, nanti melalui penegakan hukum atas Konvensi Hukum Laut di “Wilayah Negara” keadaan akan dapat berbalik, bahwa kita dituduh oleh masyarakat bangsa-bangsa telah melakukan “abuse of rights” atau tidak patuh terhadap Konvensi Hukum Laut. Anehnya lagi pasal 25A UUD 1945 ini tidak menyebutkan “kewajiban” dalam pelaksanaan undang-undang. Padahal substansi Konvensi Hukum Laut isinya penuh dengan kewajiban baik bagi anggota masyarakat Internasional, maupun bagi Bangsa Indonesia sendiri. 

Kualifikasi pasal 25A UUD 1945 (Amandemen) ini tidak layak mempunyai tempat sebagai substansi UUD 1945. Itu semua adalah akibat emosi reformasi “mumpung pemerintahan otoriter sudah ambruk”, buru-buru UUD 1945 dirombak paksa, sehingga  kearifan dalam bernegara menjadi hilang bahkan menjadi “mata gelap”. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyebutnya sebagai “revolusi hukum dan kekacauan hukum” (Kompas 31 Juli 2006). 

 

Last Updated on Friday, 21 August 2009 00:11