TNI DAN PENEGAKAN HUKUM PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 23 August 2009 10:01

Penulis: Adi Sumardiman (Man In the Street)

 

 TNI artinya bisa TNI-AD, TNI-AL, atau TNI-AU, atau bisa berarti semuanya. Kalau istilah akademik “penegakan hukum” sudah dimonopoli oleh satu lembaga tertentu, maka negara ini malah jadi tambah kacau, karena terjadi “grey area” yang sangat besar.  

Istilah penegakan hukum yang dikaitkan kepada lembaga tertentu itu disebabkan karena “latah” bahwa yang ditegakkan itu umumnya bersifat pidana yang dilakukan oleh orang-perorangan. Karena pada umumnya orang adalah pemikul hak dan kewajiban undang-undang atas namanya sendiri, yang umumnya terdapat dalam setiap undang-undang sektoral. Siapa yang wajib menegakkan peraturan terhadap substansi undang-undang sektoral yang tidak berkaitan dengan pidana. Jawabnya adalah Instansi itu sendiri. Kapal dan pesawat udara merupakan subjek hukum internasional dimana hak dan kewajiban undang-undang wajib dibebankan kepada bendera kapal atau pesawat dan bukan pada pada pimpinannya (orangnya). Hukum Internasional menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab secara hukum dan administratif atas setiap kapal/pesawat yang mengibarkan bendera negaranya. 

Dalam UU No.34/2004 tentang TNI, sebenarnya fungsi penegakan hukum bagi TNI, telah ada (lihat pasal 9 dan 10) tetapi hanya diperuntukkan bagi TNI-AL dan TNI-AU. Yang aneh lagi dari UU tentang TNI ini, bahwa kalau penegakan hukum itu berkaitan dengan perbuatan Pembajakan, Perompakan dan Penyelundupan maka TNI-AL dan TNI-AU tidak boleh melaksanakannya apabila tidak ada dasar kebijakan dan keputusan politik negara (Pasal 7 ayat 3). Mengapa demikian, ya karena untuk ketiga perbuatan tersebut sudah ada yang menangani, meskipun institusi tersebut pengorganisasian dan pengawakannya  di laut dan di udara sangat kecil dibanding dengan kemampuan TNI-AL yang tugas dan fungsinya memang di laut dan TNI-AU yang tugas dan fungsinya memang di udara. Hal serupa terjadi juga pada penanganan  Teroris, TNI-AD (dan TNI-AL dan TNI-AU) harus menunggu kebijakan dan keputusan politik negara, alasannya sudah ada yang menangani.   

Semua perbuatan pidana di laut adalah tertangkap tangan !!!. Sejak kapan dan dimana terdapat ketentuan hukum bahwa semua pelanggaran dilaut/udara adalah bukan tertangkap tangan, sehingga Pembajakan, Perompakan dan Penyelundupan dapat diindentifikasi sebelumnya ? lalu diserahkan kepada yang berhak menangani ? Jadi pantaslah kalau negara ini ekonominya sangat sulit untuk maju karena pelanggaran seperti pembajakan, perompakan dan penyelundupan,  yang sangat dominan melemahkan ekonomi negara sudah diserahkan pada penegak hukum tertentu, dan agar TNI-AL dan TNI-AU dapat melakukan penegakan hukum yang sudah diamanatkan oleh undang-undang (No.34/2004), negara harus membuat kebijakan dan keputusan politik negara lebih dahulu.  Ironi daripada suatu hasil Reformasi !.  Itulah kalau negara hanya dikuasai oleh Parpol ! Eksekutif yang rekrutmen orang-orangnya jelas berkualifikasi dibidangnya, secara a priori dijadikan “musuh” oleh para politisi.    

Tatanan dibidang Pertahanan dan Keamanan Negara telah dicampur aduk antara pengertian dan kelembagaan. Keadaan ini juga dimulai pada saat reformasi yang ambisius misalnya melalui produk politik Ketetapan MPR. Liberalisme yang bergulir seperti bola salju dan mempengaruhi Ketahanan Negara, dan tidak ada yang mempedulikannya. Padahal pengertian/istilah Pertahanan dan Keamanan merupakan formulasi/definisi linguistic yang utuh akademis dan normatif tanpa unsur kelembagaan yang menanganinya. Haruskah atau bisakah suatu definisi linguistic diikat secara yuridis bagi suatu objek/subjek hukum tertentu sehingga tertutup penggunaan istilah tersebut  untuk suatu objek hukum yang lain.  

Hal ini tentunya bertentangan dengan sifat-sifat hukum itu sendiri, bahwa hukum hanya berlaku dalam lingkup apa yang diaturnya. Tap MPR sebagai suatu produk hukum yang mengatur kebijakan umum, tidak memiliki kedudukan sebagai hukum materiil yang mengatur hak dan kewajiban publik, oleh karena itu juga tidak dapat ditafsirkan mengatur lingkup pengertian akademis dan pengertian yuridis Pertahanan dan Keamanan (Tap MPR VI/2000 dan VII/2000 dinyatakan tidak berlaku oleh Tap MPR I/2003 sejak berlakunya undang-undang organik). 

 Pengertian akademik (academic meaning) Pertahanan dan Keamanan Negara sifatnya normatif dan universal. Pengertian legal (legal meaning)  seharusnya dijabarkan dari unsur-unsur pengertian akademisnya, dan bukan dari harfiah kalimatnya yaitu “Pertahanan” dan “Keamanan”. Akibat dari perumusan legal yang tidak mengacu pada unsur-unsur pengertian akademisnya menimbulkan “functional grey area” yang terlalu besar dan berakibat pada kelemahan tatanan fungsi Pertahanan Negara dan Keamanan Negara.  

Pengertian akademis Pertahanan dan Keamanan tidak ada hubungannya dengan siapa melakukan apa. Dalam lembaga hukum internasional perumusannya adalah “Defence or Security of the State”,  unsur-unsurnya antara lain meliputi berbagai ancaman terhadap subjek hukum negara (bukan subjek hukum orang) seperti : “peace, good order or security of the State”, “threat, or use of force, against the sovereignty or territorial integrity of a State”, “any exercise or practice with weapons”, “any act of propaganda”, dan seterusnya. Dalam pengertian inipun tidak ada pencampuradukan dengan kewenangan lembaga. Dalam hukum internasional yang tujuannya adalah perlindungan terhadap keamanan negara merupakan formula/definisi yang sifatnya umum atau universal.  

Lembaga-lembaga negara, baru akan mendapat porsinya masing-masing berdasarkan unsur-unsur perbuatan dan akibat hukumnya yang terdapat dalam pengertian Pertahanan dan Keamanan itu, dan bukan dengan pemecahan istilah Pertahanan dan Keamanan itu. Di Amerika kedudukan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara diatur dalam Security Act (UU Keamanan bukan UU Pertahanan). Ketetapan MPR yang tujuannya adalah mengenai kebijakan pemisahan fungsi kelembagaan ditafsirkan juga sebagai penetapan pemisahan pengertian akademis Pertahanan dan Keamanan. Ini semua mengalir dari euforia politik reformasi yang “kebablasan” dan dapat merugikan kepentingan bangsa.

Last Updated on Sunday, 23 August 2009 10:15