Wacana Amandemen Tak Bergerak Maju PDF Print E-mail
Wednesday, 26 August 2009 04:31

Kompas Jumat, 29 Agustus 2008 

JAKARTA, JUMAT- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengulang pernyataannya tentang wacana perubahan konstitusi kelima yang telah digulirkan intensif sejak dua tahun lalu oleh sejumlah pihak. Kali ini, Presiden menegaskan dukungannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membentuk komisi untuk perubahan yang lebih komprehensif.

"Saya bersetuju dengan Ketua MPR. Kalau pembentukan komisi, MPR lah yang bisa merealisasikan komisi itu. Saya dukung. MPR bisa membentuk komisi. Kami dukung penuh," ujar Presiden dalam pidato peringatan ulang tahun MPR ke-63 di Gedung MPR, Jakarta, Jumat (29/8).

Presiden ingin, UUD 1945 yang akan diubah untuk kelima kalinya dapat lebih baik dilakukan sehingga bisa memecahkan masalah yang tengah dihadapi bangsa dan negara. "Saya ingin konsisten. Untuk mengubah UUD, lazimnya kita minta pendapat kepada yang memberikan mandat kepada kita," ujarnya.
Untuk itu, wacana perubahan kelima UUD 1945 harus dibawa ke arena yang lebih luas, tidak hanya terbatas kepada MPR, DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Wacana yang saat ini bersahut-sahutan dilakukan sejumlah pihak, dimaknai Presiden sebagai bagian dari komunikasi, bukan polemik.

Untuk wacana perubahan UUD 1945, Presiden menyebut tiga pendapat yang ada di masyarakat yang harus dihargai dan didengarkan. Pertama, cukup tidak perlu perubahan lagi karena sudah empat kali diubah. Kedua, benar sudah empat kali diubah, tetapi perlu perubahan kelima untuk penataan. Ketiga, perlu perubahan untuk mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 sebelum perubahan pertama.

Sebelumnya, awal tahun 2008, Presiden berjanji kepada pimpinan DPD untuk membuat kajian dan mengharapkan perubahan kelima UUD 1945 diwujudkan sebelum pemerintahan baru hasil Pemilu 2009 dilantik. Presiden ketika itu berkomitmen, pemerintahan baru dengan konstitusi baru.

Presiden juga menyatakan dukungan untuk penetapan setiap 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi. Dukungan itu akan diwujudkan dalam penetapannya sebagai satu dari hari-hari besar. Penetapan ini sebagai ungkapan hormat kepada UUD 1945.
Last Updated on Wednesday, 26 August 2009 04:42