|
Oleh : OERIP HARTONO HP Hari2 terakhir ini Pers cetak dan elektris ramai mengulas rencana MUSYAWARAH TINGKAT NASIONAL atau KONGGRES Partai Golongan Karya. Dimana banyak dimunculkan menover kandidat Calon Ketua Umumnya . Namun belum ada yang mengulas “Sejarah” kelahiran Golongan Karya, ide2 yang merupakan latar belakang di dirikan Golongan Karya yang kemudian menjadi sangat besar pada masa Orde Baru namun pada awal reformasi / Pemilu 1999 menjadi Runer UP , Pemilu 2004 menjadi Pemenang walau tidak mampu mengorbitkan pimpinan-nya sebagai Presiden, sedang pada Pemilu 2009 Partai Golkar tersungkur. Terakhir muncul perbedaan pendapat intern ke depan bagaimana menempatkan diri sebagai oposisi atau berkoalisi dengan Presiden Terpilih/Partai Demokrat.
Mestinya untuk mencapai sasaran agar berjaya lagi harus diadakan evaluasi sebab musabab-nya kepercayaan pemilih kok naik atau turun. Kemudian atas dasar evaluasi itu diadakan kajian mendalam untuk diadakan penyesuaian2 sesuai dengan Situasi dan Kondisi saat ini dan mendatang , kalau hanya memunculkan figur2 calon Ketua Umumnya , itu sebatas prestasi pribadi2 calon selama ber tahun melaksanakan tugasnya sebagai fungsionaris Organisasi , lebih dari itu, menurut penulis focus evaluasi utama adalah sebab musabab naik turun nya kepercayaan rakyat/pemilih , tujuan perjuangan- dan bukti hasil perjuangan-nya sebagai Parpol yang bisa di tilik dari tokoh2nya yang di tugaskaan sebagai anggota DPR/MPR RI dan DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota juga sebagai Menteri Tentunya Tokoh2 Senior Partai GOLKAR belum lupa bahwa Partai Golkar itu asal muasalnya dari Sekretaris Bersama Golongan Karya , yang kemudian pada awal Orde Baru di rubah Fungsi/peranan dan Struktur Organisasinya menjadi GOLONGAN KARYA yang dioperasikan layaknya Partai Politik, ikut Pemilu sehingga mempunyai wakil di DPR,MPR, DPRD Tingkat I dan II. SEKBER GOLKAR didirikan atas dasar gagasan Presiden Sukarno guna mewadahi tokoh2 Potensial yang NON PARTISAN atau tidak menjadi anggota/aktivis Partai Politik manapun ( Istilahnya sekarang Golongan Independence ) dimana saat itu jumlah Partai Politik menjamur. Tokoh2 Potensial non Partisan itu berada di mana2, Kalangan Cerdik Pandai, Universitas2 . ahli2 Agama, ahli2 Strategis Militer yang saat itu berada di Birokrasi Militer karena belum ada yang mencapai usia Pensiun ( 55 tahun ) Birokrasi Pegawai Negeri & BUMN, Lembaga2 Negara, Mahasiswa & Pemuda ,dll. Gagasan Pembentukan Organisai Non Partisan itu sebetulnya sudah di mulai Bung Karno sejak awal Proklamasi dimana gagasan itu diambil over oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pada sidang nya tanggal 23 Agustus 1945 mengambil tiga keputusan penting yakni : a. Pembentukan Komite Nasional Indonesia ( menunggu terbentuknya MPR ). b. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. c. Pembentukan Partai Nasional Indonesia Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP ) dilantik tanggal 29 Agustus 1945 yang beranggotakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Badan Keamanan Rakyat ( BKR ) segera di bentuk di seluruh pelosok Tanah Air dengan tulang punggung mantan PETA yang kemudian di rubah menjadi TKR , TRI dan akhirnya TNI Dalam hal Pembentukan Partai Nasional Indonesia ini yang di maksud agar tetap kompak bersatu padu, kiranya juga memperhitungkan bahaya2 yang datang dari luar yang dapat memecah belah, bila terdapat multi partai,. Namun ternyata banyak Tokoh2 yang menuduh Pemerintah /Bung Karno mau membentuk Partai Tunggal ala Partai Komunis, padahal maksudnya akan memberikan peran maksimal pada Tokoh2 non Partisan seperti yang telah di sebut diatas, sehingga atas desakan Pimpinan2 Saat itu antara lain Bung Syahrir, Tan Malaka dan para bekas pimpinan Parpol2 di waktu jaman penjajahan Belanda yang pada masa penjajahan Jepang di larang maka berakibat di tundanya pembentukan Partai Nasional ini dengan Maklumat Pemerintah tanggal 31 Agustus 1945. Malahan berikutnya pada sidang KNIP tanggal 16 s/d 27 Oktober 1945 terjadi perubahan pimpinan KNIP dari Mr Kasman Singodimejo yang mantan Daidan PETA ke Bung Syahrir , dan giliran berikutnya Permerintah pun mengumumkan Maklumat Wakil Presiden nomer X tanggal 3 Novemper 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah menyukai timbulmya Partai2 Politik, karena adanya Partai2 akan dapat di pimpin jalan yang teratur segala paham yang ada dalam masyarakat. Seperti di ketahui selanjutnya terbentuklah Kabinet Syahrir yang merupakan awal mulanya sistim Kabinet Ministriil, padahal UUD 1945 yang saat itu berlaku menganut sistim Presidensil. Demikian seklumit rangkuman buku berjudul “ LAHIRNYA GOLONGAN KARYA “ karya Drs Imam Pratignyo, pelaku sejarah yang terlibat dan juga ditugaskan sebagai Wk Ketua dalam Dewan Pengurus Harian Sekretariat Bersama Golongan Karya bersama 17 Orang Tokoh lain-nya, selanjutnya , Drs Imam Pratignyo menulis bahwa : Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 1964 sekitar jam 9.30 pagi di Jl Merdeka Selatan nomer 13 Jakarta ( sekarang Gedung Bursa Valuta asing ), berhasil diadakan pertemuan sekitar 97 Organisasi non Partisan yang bertindak sebagai Pendiri Sekber Golkar dan sampai sekarang, tanggal 20 Oktober di peringati secara resmi sebagai HARI LAHIR PARTAI GOLKAR Dari buku tersebut bisa di ketahui bagaimana Presiden Sukarno selalu konsisten dengan konsep2 dasar politiknya , namun sayang pada masa Orde Baru Sekber Golkar di rubah menjadi GOLONGAN KARYA dan di operasikan sebagai Partai Politik yang ikut Pemilu , berkampanye dsb dengan menyalah gunakan fasilitas2 yang diperoleh dari Organisasi2 Pendukungnya, antara lain dari KORPRI, ABRI, dll tentu saja selalu menang mutlak pada setiap pemilu masa Orde Baru. ; GOLKAR pun di fungsikan untuk mendukung program2 Pemerintah , jadi berbeda dengan SEKBER GOLKAR yang di fungsikan sebagai wadah menampung aspirasi2 Golongan Fungsional yang non partisan / bukan anggota atau aktivis Partai2 Politik. yang tidak mungkin menyalurkan aspirasi2 nya melalui Partai Politik. Pada masa reformasi Golongan Karya pun di rubah lagi menjadi PARTAI GOLKAR yang ternyata fungsi dan peranan-nya berbeda jauh dengan idea saat di dirikan dahulu , malahan terlihat Partai Golkar dan Pimpinan2nya bertindak sangat pragmatis, tanpa tujuan2 perjuangan yang jelas menyebabkan pengikut2nya di akar rumput kebingungan , sehingga pada Pemilu 2009 yang lalu perolehan suaranya pun sangat menurun dan bisa diperkirakan akan terus menurun pada pemilu2 mendatang , apabila tidak ada perubahan mendasar menyangkut Fungsi Peranan dan Kiprahnya. bagaimana Partai Golkar bisa dipercaya dan di pilih sebagai alat perjuangangan kalau ternyata di operasikan sebagai lembaga bisnis , dagang sapi dsb pada setiap kesempatan loby Politik. Hal serupa juga terjadi pada Parpol2 lain seperti misalnya suatu parpol yang pada kampanye pemilu 1999 mengusung gambar Bung Karno sehingga Rakyat pemilih mendapat kesan bahwa Parpol tsb akan meneruskan perjuangan Bung Karno namun setelah memperoleh kemenangan dan pempinan-nya menjadi Presiden ternyata parpol tsb malah mengingkari ajaran2 Bung Karno yang secara jelas bisa dilihat terjadi perubahan2 besar pada periode itu antara lain : Perubahan UUD 1945 menjadi UUD 2002, penjualan beberapa asset BUMN, diterbitkannya Undang2 nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas yang diberitakan KOMPAS edisi 28 Agustus 2008 bahwa pihak Asing telah mengeluarkan dana $ US 21,1 juta atau 200 miliyar rupiah untuk memproses penerbitan Undang2 itu, seperti diketahui setiap UU di usulkan pemerintah lalu dibahas di DPR, akhirnya UU itu diterbitkan sebagai LEMBAGA NEGARA yang ditanda tangani Presiden. Padahal UU itu sungguh sangat merugikan Rakyat, Bangsa dan Negara, Bukankah Bung Karno yang gambarnya di Usung saat kampanye telah pesan?wanti2 : “kalau salah langkah Bangsa Indonesia nanti bisa menjadi KULI di HALAMAN RUMAH SENDIRI” . dan itulah yang terjadi ; tentu saja pada pemilu2 berikutnya parpol itu menurun terus . Kembali masalah partai GOLKAR, tentu akan mengalami nasib yang sama dengan partai2 yang telah ingkar terhadap dasar perjuangan yang dari awal pendirinya yang sudah di canangkan. Yaitu MENDUKUNG PANCA SILA dan UUD 1945 Berbeda dengan masa lalu, rakyat “akar rumput” Indonesai sekarang sudah pinter2 dan canggih terhadap Informasi2 penting menyangky nasibnya, terbukanya saluran2 TV dan radio asing,internet,telepon genggam dengan sms-nya mengakibatkan terbukanya informasi2 yang dahulu bisa dirahasiakan, oleh karena itu pemimpin janagn coba2 ingkar terhadap janji2 yang telah dikampanyekan. Lebih bersikap PRAGMATIS dengan memperdagangkan keputusan2 poloitik penting. Kerusakan sistem Politik yang saat ini terpuruk secara sistemik, harus segera dibenahi karena Partai Politik adalah pilar penting demokrasi yang menerbitkan semua Undang-Undang juga Undang2 Dasar kemudian produknya di jadikan landasan bertindak (Legitimasi) bagi pemerinta/ Presiden dan kabinetnya, juga Lembaga2 tinggi lainnya. Semoga bermanfaat. Jakarta,13 September 2009 Penulis adalah aktivis FPP 1945 Jl Senen Raya 208 JAKARTA PUSAT |
