Harapan Terhadap Menhan yang Baru. PDF Print E-mail
Thursday, 29 October 2009 05:24

Oleh : Bp. Soedibyo

Pada tanggal 21 Oktober 2009 malam  jam 22.00 WIB Presiden SBY telah mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II untuk periode 2009-2014 yang diantaranya menetapkan Bapak Purnomo Yusgiantoro,  mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Menhan menggantikan Menhan  Juwono Sudarsono. Pergantian Kabinet, termasuk pergantian Menhan, bagi Negara dan bangsa Indonesia mempunyai arti yang penting, bukan hanya bagi TNI, tetapi juga bagi arah perkembangan sejarah Negara dan bangsa Indonesia kedepan, paling tidak dalam lima tahun yang akan datang.

 

Memperhatikan isyu-isyu yang dihadapi TNI sejak reformasi hingga saat ini, ada berbagai obsesi dari penulis sebagai seorang Purnawirawan TNI, terhadap perwujudan jati diri TNI yang kiranya dapat  menjadi perhatian Menhan Purnomo Yusgiantoro.  Obsesi ini disampaikan mengingat latar belakang profesionalisme Menhan Purnomo Yusgiantoro yang baru bertugas dalam lingkungan Departemen yang berkaitan dengan masalah Pertahanan dan secara khusus dalam lingkungan TNI, yang merupakan   inti kekuatan Pertahanan. Masalah-masalah yang merupakan obsesi  penulis  sebagai salah seorang dari unsur “the old soldiers” yang ingin dititipkan kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro tersebut adalah sbb:

1.        Menhan sangat diharapkan dapat menegaskan dan memberikan klarifikasi publik apa sebenarnya sasaran reformasi internal TNI,  yang hingga saat ini masih terus dikejar-kejar oleh berbagai kalangan aktivis  “Civil-society”, maupun berbagai aktivis politik, seolah-olah ada agenda-agenda reformasi internal TNI yang belum atau tidak dilakukan oleh TNI (selama sepuluh tahun reformasi belum pernah ada klarifikasi apa yang dimaksud dengan reformasi internal TNI).

2.        Menhan kiranya dapat menegaskan dan memberikan klarifikasi secara terbuka, bahwa dewasa ini TNI tidak lagi mengklaim dirinya baik sebagai kekuatan sosial politik maupun sebagai kekuatan social seperti pada masa Orde Baru dan tidak melakukan serta tidak ada kehendak (intention) untuk melakukan kegiatan politik praktis apapun, baik pada tataran infra struktur politik (organisasi dalam lingkungan masyarakat) maupun pada tataran supra struktur politik (ditingkat lembaga Negara). Penegasan dan klarifikasi tersebut perlu agar TNI tidak terus menerus dicurigai oleh berbagai fihak seolah-olah masih menyembunyikan niat terselubung untuk berpolitik kembali (semua RUU yang diajukan Departemen Pertahanan semuanya ditolak aktivis “Civil Society” dengan tuduhan berbau militerisme).

3.          Menhan kiranya dapat menjelaskan dan memberikan pencerahan publik, bahwa fungsi territorial, khususnya yang dilakukan  TNI AD adalah  bagian dari fungsi Pertahanan, bukan fungsi sosial politik. Penggunaan fungsi territorial untuk kepentingan kegiatan sosial politik TNI pada masa Orde Baru adalah tuntutan jamannya dan untuk itu telah dilakukan koreksi secara mendasar, bahwa TNI tidak lagi mengklaim mempunyai fungsi social-politik (tidak ber dwi-fungsi lagi).

4.          Menhan kiranya dapat memberikan pencerahan publik tentang sejarah TNI, bahwa TNI tidak pernah menjadi alat Parpol manapun. TNI sejak lahirnya selalu menghormati dan taat kepada Pemerintah RI yang dibentuk berdasar UUD 1945 dan semua lembaga Negara yang secara hukum dibentuk oleh UUD 1945. TNI memiliki sejarah yang berkomplementer dengan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dan memiliki tradisi kehidupan yang khas sebagai perajurit karier yang diatur dalam 7 (tujuh) hukum dasar TNI (mulai dari bagaimana cara berbaris, bagaimana cara menghormat, bagaimana dan apa yang disebut disiplin TNI, bagimana tata tertib dalam sebuah kampus TNI dan bagaimana aturan-aturan sebuah garnisun TNI,  serta bagaimana hukum bagi pelanggaran disiplin dan bagaimana hukum bagi pelanggaran pidana atau perdata yang dilakukan anggota TNI) yang kesemuanya merupakan norma-norma hukum dasar yang universal yang dianut oleh Perajurit karier/Angkatan Bersenjata dinegara manapun;   TNI  adalah juga bagian dari  masyarakat yang karena ciri-ciri tugas dan kuajibannya memiliki sifat-sifat yang khas, TNI secara konvensi diberikan otonomi untuk mengatur kehidupannya  yang khas, namun TNI bukanlah masyarakat yang memiliki hak-hak istimewa, kekhasan yang diberikan kepada TNI  tidak bertentangan dan selalu  menghormati nilai-nilai “Civil Society” yang berlaku. TNI tidak mempunyai kehendak untuk menjadi Pemimpin dalam kehidupan sipil, tidak ada kehendak untuk menduduki dan menguasai posisi-posisi kepemimpinan Sipil, TNI tidak mempunyai kehendak untuk memaksakan pengaruhnya terhadap kelompok “Civil Society”, tetapi TNI mempunyai azas-azas kepemimpinan yang mengajarkan bagaimana TNI sebagai warga bangsa harus bersikap sehingga dapat diterima oleh unsur-unsur warga bangsa Indonesia lainnya, dan  dapat ikut serta membangun Negara ini apabila diperlukan, misalnya dalam hal penanggulangan bencana alam, atau kegiatan-kegiatan berbangsa lainnya yang memanggil keikut sertaan TNI didalamnya (RUU tentang Peradilan Militer berbau tuduhan TNI ingin menjadi kelompok masyarakat dengan perlakuan hukum yang bersifat khusus).

5.  Menhan kiranya dapat menjelaskan  dan memberikan pencerahan publik, bahwa profesionalisme TNI adalah profesionalisme keprajuritan atau profesionalisme olah yudha yang di ajarkan, dilatihkan dan digladikan dalam lembaga pendidikan, lembaga latihan dan medan gladi TNI yang otonom dan khas baik kedudukan maupun penyelenggaraannya;   oleh sebab itu tidak selayaknya ada keinginan intervensi dari golongan “Civil Society” manapun  dengan tujuan  ikut mengatur kurikulum atau materi ajaran yang diperlukan bagi  pembentukan profesionalisme TNI (konsep pelaksanaan supremasi sipil sejumlah intelektual “Civil Socuiety”).

6.  Menhan kiranya dapat menjelaskan dan memberikan pencerahan publik, bahwa sikap dan perilaku anggota TNI sebagai warga Negara, sebagai inti patriot bangsa dan sebagai prajurit yang professional didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pedoman  Tingkah Laku (Code of Conduct) TNI yang disebut Sapta Marga, yang merupakan tujuh buah watak yang bersumber pada falsafah Pancasila, UUD 1945, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Menhan kiranya dapat menegaskan adalah seharusnya kata-kata Sapta Marga tercantum secara jelas dan utuh dalam Produk Hukum apapun yang bersangkutan dengan TNI (Dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI ternyata tidak dijumpai kata-kata Sapta Marga).

7.  Menhan kiranya dapat menjelaskan dan memberikan pencerahan publik, bahwa Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma adalah penjabaran Konsep Pertahanan RI yang didasarkan pada Analisa Geopolitik dan Geostrategi, Wawasan Nusantara dan konsepsi Ketahanan Nasional serta Perang Rakyat Semesta (Perang Total) yang mengikut sertakan seluruh Potensi Bangsa Indonesia sesuai dengan kondisi dan kualitas serta profesionalisme masing-masing, dalam sebuah Sistem Perang. Konsepsi Perang Total, yang dalam terminology khas Indonesia disebut Konsepsi Pertahanan Rakyat Semesta atau Perang Rakyat Semesta,  adalah amanat UUD 1945 naskah asli maupun UUD hasil amandemen empat kali yang berlaku sekarang, oleh karenanya berbagai langkah (misalnya diajukannya RUU) yang lahir dalam kerangka penjabaran Konsepsi Perang Total dengan obyek masyarakat, bukanlah konsep militerisme atau sebuah konsep politik menuju militerisme. Upaya-upaya tersebut adalah sebuah “ Civis Paceum Parabellum”, sebuah kesiap-siagaan berupa upaya-upaya untuk kuat dan mampu berperang sebelum ancaman yang tidak kita ketahui darimana dan kapan datangnya, secara tidak terduga harus kita hadapi.

8.    Oleh sebab itu Menhan tentu kiranya memiliki  tugas pokok dan fungsi-fungsi mampu mengelola seluruh potensi (sumber daya) nasional yang ada kedalam konsep Strategi Pembangunan Kemampuan dan Strategi Pembangunan Kekuatan Pertahanan dengan TNI sebagai intinya  serta kekuatan rakyat sebagai cadangannya sekaligus menyusun konsep  Strategi Penggunakan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan tersebut sesuai dengan konsep Perang Total yang harus dilakukan untuk mewujudkan Keamanan Nasional, yaitu sebuah Kondisi Nasional yang menjamin untuk tetap tegaknya Pancasila, tetap tegaknya UUD 1945, tetap tegaknya NKRI produk Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan tetap terpeliharanya kehidupan yang Bhineka Tunggal Ika (Bab XII Pasal 30 UUD hasil empat kali amandemen tentang Pertahanan perlu penyempurnaan).

9.    Untuk itu Menhan adalah selayaknya dan kiranya harus menjamin bahwa Reformasi Internal TNI akan menjadikan TNI semakin professional, berkemampuan tinggi dan memiliki kekuatan yang dapat diandalkan, tidak sebaliknya reformasi internal TNI justeru mengakibatkan TNI semakin kurus, lemah dan semakin dikerdilkan (Dengan reformasi internal TNI, ternyata tidak diimbangi peningkatan Anggaran yang significant, baru utk anggaran tahun 2010 yang tetap kecil).

10. Untuk itu Menhan kiranya akan terus menerus menilai dan melakukan penyempurnaan  terhadap Doktrin Tri Dharma Eka Karma, UU No 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan, UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, disamping keharusan meyakinkan public bahwa berbagai RUU ybs dengan masalah Keamanan Nasional dan peran TNI untuk ikut mewujudkan Keamanan Nasional merupakan salah satu fungsi   Departemen Pertahanan yang bersifat  konstitusional (Dalam lima tahun terakhir semua RUU yang diajukan Departemen Pertahanan ditolak kelompok “Civil Society”).                                      

                                                                                    *******

Sebagai bagian dari “the old soldiers”,   penulis memiliki obsesi yang diyakini juga didukung oleh pribadi-pribadi dari unsur “the old soldiers” lainnya ingin menitipkan obsesi seperti tersebut dalam sepuluh butir uraian diatas untuk dapat menjadi perhatian Menhan Purnomo Yusgiantoro yang baru saja memangku jabatannya, mengingat latar belakang profesi beliau yang baru berkecimpung dalam lingkungan Pertahanan lebih-lebih dilingkungan TNI, sebagai inti kekuatan Pertahanan.

Bapak Purnomo Yusgiantoro, sebagai mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tidak pernah diduga dan diwacanakan telah ditunjuk oleh Presiden SBY sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II yang akan bertugas dalam periode 2009-2014.   Berbeda nuansanya dengan kritikan dan reaksi beberapa fihak misalnya terhadap penunjukan Menteri Kordinator Perekonomian, Menteri  Kordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Hukum dan Ham dan beberapa Menteri lainnya, penunjukan Bapak Purnomo Yusgiantoro sebagai Menteri Pertahanan juga memancing pertanyaan meskipun sebatas ingin  meyakini bahwa keputusan Presiden SBY memilih beliau sebagai Menhan, tentu telah didasarkan pada pertimbangan yang cermat.

Intelektualisme Bapak Purnomo Yusgiantoro, baik sebagai seorang sarjana teknik maupun sebagai seorang ekonom yang berpengalaman di Pemerintahan sekitar sepuluh tahun lebih ditambah rekordnya sebagai mantan Wakil Gubernur Lemhannas, tentu tidak diragukan kemampuan aktualnya untuk memimpin sebuah Departemen Pertahanan yang besar lingkup tugas dan tanggung jawabnya, disamping diyakini kesanggupannya mengadaptasi problema Departemen Pertahanan yang sarat dengan persoalan sosial, ekonomi, ideology-politik dan militer, baik pada lingkup dalam negeri maupun luar negeri, yang sangat komleks. Didalam sejarah Perang, banyak perkembangan situasi perang dilapangan karena pengaruh penemuan baru dibidang teknologi militer.    

Oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan Menhan Purnomo Yusgiantoro akan mendapatkan dukungan dan masukan dari Stafnya secara penuh dan efektif, sehingga mudah-mudahan pula obsesi para “the old soldiers” yang terkandung dalam sepuluh pertimbangan yang erat dengan jati diri TNI seperti disebut diatas akan juga terkandung dalam saran-saran Staf yang akan membantunya.  Harapan ini juga didukung   oleh berbagai  informasi tentang rekaman jejak langkah beliau (track record Menhan Purnomo Yusgiantoro), bahwa Menhan Purnomo Yusgiantoro  adalah tokoh intelektual yang tergolong senior, paham siapa, mengapa dan bagaimana jati diri TNI dalam konteks perkembangan sejarah perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Oleh karenanya penulis yakin segenap jajaran TNI yang masih aktif maupun segenap unsur “the old soldiers” ingin mengucapkan selamat datang dan mendukung kepercayaan Presiden SBY menugasi beliau sebagai Menhan RI untuk periode 2009-2014. Untuk itu tentu segenap jajaran “the old soldiers”   ingin mengucapkan Selamat Bekerja kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro untuk membangun kekuatan dan kemampuan Pertahanan bagi tanah air, Republik Indonesia yang kita cintai, khususnya pembangunan TNI.

 

Jakarta,  26 Oktober 2009.

Last Updated on Friday, 22 January 2010 00:39