Budaya TNI bersumber pada Jati Diri TNI PDF Print E-mail
Written by Sudibyo   
Friday, 22 January 2010 00:47
Harian Kompas yang terbit di Jakarta tanggal 1 Desember 2009 menulis, bahwa dalam sebuah Seminar tentang “Advokasi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan Indonesia”, yang diselenggarakan oleh sekelompok aktivis sehari sebelumnya, Ikrar Nusa Bhakti (IBN) seorang peneliti senior dari LIPI dalam  mengomentari kendala Reformasi TNI mengatakan, ”Yang paling susah adalah budaya dan tingkah laku militeristik”. Sementara itu, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (AW) yang pernah menduduki beberapa jabatan teras di Mabes TNI, dalam Seminar tentang “Advokasi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan Indonesia” tersebut diatas mengatakan, bahwa “Ada beberapa agenda reformasi TNI yang belum tuntas, diantaranya adalah transformasi pola pikir Dwifungsi TNI dari penjaga bangsa menjadi pola pikir TNI sebagai tentara professional untuk pertahanan sesuai mandat konstitusi”.

Dengan membaca ringkasan berita yang bersangkutan dengan pernyataan baik yang disampaikan oleh INB maupun pernyataan AW dalam harian Kompas tersebut diatas, saya mempunyai kesan mereka sedang berfikir dan berbicara dalam rangka upaya untuk apa yang mereka sebut sebagai mentuntaskan Reformasi TNI dengan subyek dan obyek mengubah apa yang mereka sebut sebagai pola pikir TNI yang semula didasarkan pada doktrin Dwifungsi ABRI/TNI menjadi pola pikir TNI yang hanya berperanan dibidang pertahanan, sehingga akan tercipta adanya budaya baru TNI yang berbeda dengan budaya TNI sebelumnya.   Bapak Sayidiman Suryohadiprojo telah menanggapi pernyataan kedua tokoh tersebut dalam tulisan beliau yang berjudul “Reformasi bukan Perombakan RI” dengan nada gusar, khususnya kepada AW sebagai seorang Perwira Tinggi TNI (Purn) yang dengan pendapatnya dapat dianggap berusaha menghujat perjalanan sejarah TNI dimasa lalu (sebagai sumber budaya TNI), sedangkan AW sendiri sebagai anggota TNI dari kalangan generasi baru (lulusan AKMIL) yang berhasil meraih pangkat Letnan Jenderal TNI, jelas juga ikut terlibat didalam proses sejarah TNI yang panjang yang terjadi pada masa lalu terebut. Saya dapat memahami kegusaran Bapak Sayidiman Suryohadiprojo, karena kesan saya, pandangan kedua orang tersebut, yakni INB dan AW, merupakan upaya mendegradasi himpunan nilai yang selama ini saya pahami sebagai  Jati Diri TNI atau Kepribadian TNI. Oleh sebab itu tulisan ini saya maksudkan untuk  mendukung tulisan Bapak Sayidiman Suryohadiprojo yang  menanggapi berita Kompas tanggal 1 Desember 2009 tentang pernyataan INB dan AW yang menurut saya bernada mendiskreditkan dan menghendaki dihapusnya Jati Diri atau Kepribadian TNI, sebagaimana yang saya pahami.

Jati Diri TNI atau Kepribadian TNI adalah  watak sebagai Perajurit Pejuang, yaitu sebuah Kepribadian yang merupakan Resultante dari himpunan watak sebagai Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila, watak sebagai Patriot Bangsa Indonesia, watak sebagai Ksatria Indonesia yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan menurut ukuran kemanusiaan sesuai ajaran Pancasila serta keterampilan Perajurit Profesional, baik keterampilan dalam olah yuda maupun tingginya kekuatan moral, moril serta disiplin dalam mengetrapkan profesinya,  sebagaimana terangkum dalam Sapta Marga.    Kegusaran Bapak Sayidiman Suryohadiprojo dengan demikian menurut rasa hati saya   juga sangat wajar, karena berkaitan dengan masalah yang prinsipiil, yaitu Jati Diri TNI atau Kepribadian TNI, yaitu himpunan watak yang telah membentuk integritas TNI sebagai kekuatan  perjuangan yang penting dari bangsa Indonesia, yang telah ikut menjamin tetap tegak berdirinya NKRI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh  karenanya  saya berpendapat masalah yang membuat Bapak Sayidiman Suryohadiprojo gusar tentunya juga akan menjadi perhatian Panglima TNI, Jenderal TNI Djoko Santoso, karena secara kebetulan, sewaktu beliau menjabat sebagai KAS TNI AD/KASAD, beliau telah merestui dibakukannya “Jati Diri TNI sebagai Perajurit Pejuang” melalui Saresehan dalam rangka peringatan Ulang Tahun ke-60 Akademi Militer di AKMIL Magelang tanggal 10 Nopember 2008, yang diselenggarakan oleh Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) tahun yang lalu.

Tulisan ini saya buat dengan  keyakinan bahwa sikap AW,  yang apabila saya ulang,  kurang lebih menyatakan “TNI harus melanjutkan reformasinya dengan mentransformasi  pola pikir Dwifungsi TNI sebagai penjaga bangsa menjadi pola pikir TNI hanya sebagai kekuatan pertahanan, sesuai dengan amanat Konstitusi”, adalah sebuah kesalahan yang prinsipiil,  terjadi karena kesalahan berfikir AW  yang nampaknya  didasarkan pada ajaran demokrasi yang memanfatwakan “Angkatan Bersenjata adalah alat Pemerintah, untuk melaksanakan fungsi pertahanan Negara; oleh karenanya TNI, sebagai Angkatan Bersenjata RI dan sebagai alat Pemerintah harus bersikap tunduk dan patuh kepada kemauan Pemerintah (golongan politik yang berkuasa, yaitu kekuasaan politik yang diperoleh dari Pemilu)”. Pola pikir semacam ini jelas tidak dikenal oleh TNI karena TNI mempunyai sejarah kelahiran dan peranan sejarah yang khas dalam sejarah NKRI; TNI meskipun menghormati peranan Pemerintah dan patuh pada UU serta Peraturan yang berlaku dalam bernegara, tetapi TNI bukan alat Pemerintah, TNI tidak dibentuk oleh Pemerintah;  TNI adalah alat Negara, TNI adalah Kekuatan Bangsa Indonesia, sub-komponen NKRI yang lahir dari kandungn Rakyat Indonesia dengan tekad menjaga dan menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sendi-sendi kenegaraan yang disepakati pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.   Oleh karenanya kegusaran Bapak Sayidiman Suryohadiprojo menurut pendapat saya perlu mendapat tanggapan pembenaran mutlak dan dukungan dari jajaran Keluarga Besar TNI dan saya mengusulkan agar Panglima TNI secepatnya meluruskan kesalahan berfikir yang saya khawatirkan sudah terjadi dan merembet kepada banyak Perwira TNI, khususnya generasi baru TNI yang masih aktif. Hal ini, seperti dikhawatirkan Bapak Syidiman Suryohadiprojo, mengingat AW merupakan figur Perwira Tinggi TNI (Purn) yang telah mendapat predikat sebagai seorang Perwira Tinggi TNI (Purn) yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi dan mempunyai posisi penting dalam Pemerintahan maupun masyarakat (dekat dengan Presiden SBY dan dianggap tokoh masyarakat), sehingga ucapan-ucapannya mempunyai peluang utk tersebar luas dan dianggap seolah-olah sebagai kebenaran dan merupakan fatwa yang seolah-olah harus diikuti TNI.

Pandangan AW tentang transformasi pola pikir TNI tersebut nampaknya berpotensi menjadi masalah yang controversial dalam pembinaan TNI, karena pandangan AW yang apabila sekali lagi diulang kurang lebih mengatakan   bahwa “Reformasi TNI belum selesai karena TNI masih harus mentuntaskan reformasinya dengan mentransformasi pola pikir Dwifungsi TNI  sebagai penjaga bangsa  menjadi pola   pikir TNI sebagai alat pertahanan dan dikatakannya hal itu sesuai dengan Konstitusi” yang seolah-olah logis, menurut rasa hati saya bertentangan dengan prinsip-prinsip atau azas-azas yang dianggap sebagai karakter dari Jati Diri TNI atau Kepribadian TNI. AW nampak ingin mengecilkan bobot peranan TNI bukan sebagai Perajurit Pejuang yang Sapta Margais, tetapi sekedar hanya sebagai kumpulan Perajurit yang pandai menembak, pandai berkelahi dan pandai bertempur, tetapi dadanya secara ideologis hampa, tidak mengandung sebutirpun watak seperti terkandung dalam Sapta  Marga. AW nampaknya sudah lupa bahwa konsep pendidikan  pembentukan Perajurit TNI adalah justeru setiap Perajurit TNI harus tahu dan sadar bahwa dirinya dibentuk berdasar Sapta Marga bukan sekedar untuk menjadi seorang Perajurit yang pandai menembak, pandai berkelahi dan terampil bertempur,  tetapi profesionalisme keperajuritan yang diajarkan dan dilatihkan kepada setiap Perajurit TNI adalah prasarana dan sarana untuk menjaga dan membela Negara dan Bangsa Indonesia;   pendidikan Perajurit TNI adalah mendidik Patriot-Patriot Bangsa Indonesia, Perajurit-Perajurit yang berwatak Ksatria yang   harus membela kebenaran dan keadilan menurut ukuran-ukuran kemanusiaan yang diajarkan Pancasila serta Perajurit-Perajurit professional dalam olah yudha yang tinggi bobot moral, moril dan disiplinnya.

Seminar yang diselenggarakan PPAD atas restu KASAD, Jenderal TNI Djoko Santoso pada saat itu, mengenai Jati Diri TNI, pada Hari Ulang Tahun AKMIL ke 60 bulan Nopember tahun 2008 yang lalu di AKMIL Magelang cukup menggambarkan betapa pentingnya makna Jati Diri TNI dari sudut pandang KASAD, Jenderal TNI Djoko Santoso sebagai Pembina TNI AD, tokoh yang kini menjabat sebagai Panglima TNI. Perajurit TNI AD harus tahu bahwa setiap insan TNI dilahirkan dan dibentuk sebagai Perajurit professional atas dasar Jati Diri atau Kepribadian yang berwatak:

  • sebagai penjaga dan pembela tetap tegak berdiri dan utuhnya Negara Kesatuan RI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945;
  • sebagai pendukung dan pembela Pancasila;
  • sebagai pendukung dan melaksanakan UUD yang merupakan pelaksanaan dari Pembukaan/Preambule UUD 1945;
  • sebagai pendukung dan penjaga tetap kokohnya Persatuan dan Kesatuaan Bangsa Indonesia, sesuai motto Bhineka Tungal Ika. Untuk itu setiap insan TNI harus menjunjung tinggi Sapta Marga, code etik kepribadian TNI yang merupakan sari dari tujuan pembentukan TNI, yaitu:
  • sebagai Warga Negara Indonesia yang mendukung dan setia kepada Pancasila;
  • sebagai Patriot Bangsa Indonesia yang bertekad menjaga dan mengawal Negara dan Bangsa Indonesia tanpa kenal menyerah;
  • sebagai Ksatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa dalam membela kejujuran, kebenaran dan keadilan sesuai ajaran Pancasila;
  • sebagai Perajurit yang professional baik dalam aspek olah yudha maupun tingginya bobot moral, moril dan disiplinnya.

Perubahan pandangan AW mengenai Jati Diri atau Kepribadian TNI, merupakan indikasi hebatnya pengaruh ajaran demokrasi yang tidak berakar dari Sejarah Indonesia yang saya yakin pernah diserapnya. Oleh karenanya saya juga condong berpendapat sikap-sikap ketidak fahaman yang pada tingkat tertentu berubah menjadi penolakan masyarakat sipil tertentu kepada Jati Diri TNI atau Kepribadian TNI, adalah akibat lemahnya pelaksanaan “the National and Character Building” setelah Bung Karno tidak ada dan hebatnya infiltrasi pengaruh ajaran demokrasi dan teori-teori ketata negaraan yang tidak berakar pada Sejarah dan Budaya Rakyat Indonesia, sehingga behasil masuk kedalam kalbu mereka. Ketidak senangan beberapa kelompok masyarakat sipil di Indonesia terhadap Jati Diri TNI atau Kepribadian TNI yang disebabkan oleh kecurigaan seolah-olah Jati Diri TNI atau Kepribadian TNI adalah sumber dari sikap-sikap yang oleh INB disebut sebagai “budaya militeristik”, maka anggapan semacam itu telah dikoreksi oleh para Pemikir TNI, dengan menekankan kembali bahwa TNI bukanlah sebuah elit politik dengan ambisi politik tertentu, tetapi TNI adalah (menurut istilah yang pernah saya dengar dari seorang rekan yang lebih senior) sebagai “Soldiers of the Peoples” (Perajurit yang dilahirkan dari kandungan Rakyat, sebuah pengertian yang berbeda dengan sebutan the People’s Army bentukan Partai Komunis di China); sedangkan sehubungan dengan ekses pengetrapan peranan TNI sebagai kekuatan sosial politik selama masa Orde Baru, secara total telah dikoreksi oleh TNI, dengan kesediaan TNI tanpa catatan apapun (tanpa reserve apapun) menghapus peranan TNI sebagai Kekuatan Sosial Politik. Sebenarnya koreksi-koreski yang telah dilakukan TNI inilah inti-inti Reformasi internal TNI yang pada hakikatnya telah dilakukan dengan sempurna, sebagai konskwensi kesadaran TNI sehubungan dengan tuntutan Reformasi disemua sector kehidupan yang terjadi sejak tahun 1998 di Indonesia. Namun demikian koreksi-koreksi tersebut tidak berarti mengubah Jati Diri TNI atau Kepribadian TNI sebagai Perajurit Pejuang sebagaimana terkandung dalam kode etik TNI: Sapta Marga. Dengan kata lain Reformasi TNI tidak berakibat mentransformasi Jati Diri TNI atau Kepribadian TNI sebagai budaya TNI yang sudah kokoh menjadi budaya yang lain; setiap insan TNI tetap seorang Sapta Margais.

Tidak ada Dokumen Kenegaraan yang bersifat Konstitusional (Ketetapan MPR) yang mengarahkan Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Reformasi TNI yang selalu dituntut oleh “the Civil Societies”, apa dasar Reformasi TNI, apa Tujuan Reformasi TNI, kemana Arah Reformasi TNI, dan apa Sasaran Reformasi TNI serta ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai Reformasi yang dilakukan TNI.  Kini TNI selalu disudutkan dengan istilah profesionalisme dan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, sedangkan UU adalah produk politik yang berpotensi mengandung kesalahan, sehingga selalu terbuka kemungkinan untuk diuji secara materi oleh Mahkamah Konstitusi. Saya (penulis) melalui sebuah naskah yang diajukan dalam Saresehan Jati Diri TNI di AKMIL tahun 2008 juga pernah mengusulkan agar TNI mengajukan gugatan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi, tentang azas “Supremasi Sipil” yang disebut sebagai salah satu azas dari UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, karena menurut saya (penulis) azas “Supremasi Sipil” tidak ada baik didalam UUD 1945 naskah asli maupun dalam UUD hasil empat kali amandemen yang diberlakukan sekarang.

Pada kenyataannya gerakan Reformasi yang terjadi setelah Pak Harto menyatakan berhenti sebagai Presiden RI pada bulan Mei 1998, memang cukup rancu, baik dilihat dari segi konsep yang bersangkutan dengan dasar Pemikiran, Tujuan, Arah, Sasaran, Gerakan dan Pimpinan gerakan Reformasi maupun  Pelaksanaannya. Setelah Pak Harto menyatakan  berhenti sebagai Presiden RI pada bulan Mei 1998 dan diganti oleh Presiden BJ Habibie, ada dua Sidang Umum MPR yang terjadi, yaitu Sidang Istimewa MPR yang dipimpin Ketua MPR Harmoko pada November tahun 1998 (MPR Hasil Pemilu 1998) dan SU MPR bulan Oktober tahun 1999 yang dipimpin Ketua MPR Amien Rais (MPR hasil Pemilu Juli 1999) yang dilanjutkan dengan SU MPR Tahunan tahun 2000 dan tahun 2001 (Presiden : Gus Dur) dan tahun 2002 (Presiden: Megawati SP), dengan agenda utama melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Baik Sidang Istimewa MPR yang dipimpin Ketua MPR Harmoko (Nopember 1998) maupun SU MPR yang dipimpin Ketua MPR Amien Rais (Oktober 1999), kedua-duanya tidak membuat Ketetapan MPR yang mendiskripsikan secara tegas dan jelas Apa    yang dimaksud dengan Reformasi termasuk Apa Reformasi internal TNI, apa Dasar, apa Tujuan, bagaimana Arah dan apa Sasaran Reformasi, bagaimana Gerakan Reformasi harus dilakukan dan siapa Pimpinan Gerakan Reformasi. Sebagai akibatnya gerakan reformasi berjalan tanpa arah, masing-masing fihak membuat tafsirnya sendiri, gerakan, arah dan sasarannya sendiri-sendiri. Termasuk Amandemen terhadap UUD 1945 naskah asli tidak pernah ada Ketetapan MPR/TAP MPR (sebagai manifestasi keputusan politik tentang kehendak Rakyat) yang menetapkan UUD 1945 naskah asli harus diamandemen baik sebagian apalagi secara total, oleh karenanya amandemen UUD 1945 dilihat dari segi proses politik dan proses konstitusional, dapat dianggap tidak syah; demikian pula Reformasi ABRI yang terus bergulir menjadi isyu Reformasi TNI hingga saat ini tidak ada Dasar, Arah, Tujuan dan Sasaran yang jelas, pada sisi lain selalu dikatakan Reformasi ABRI/TNI belum selesai. Oleh sebab itu apabila AW menyatakan “dalam rangka mentuntaskan Reformasi TNI harus dilakukan transformasi pola pikir Dwifungsi TNI sebagai penjaga bangsa menjadi TNI dengan budaya yang berpola pikir sebagai alat pertahanan, sesuai dengan mandat Konstitusi”, maka dokumen yang secara konstitusional(TAP MPR) menyebut pernyataan semacam itu tidak pernah ada: Tidak pernah ada Ketetapan MPR/mandat Konstitusi yang memerintahkan TNI supaya mentransformasi pola pikir Dwifungsi TNI yang mengidentifikasikan diri sebagai pembela bangsa menjadi TNI dengan budaya yang berpola pikir sebagai alat pertahanan saja.   Demikian pula UU No 34 tahun 2004 tentang TNI yang ada sekarang, sebenarnya dari segi materiil perlu diuji secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, karena seperti saya sebut dimuka  istilah “Supremasi Sipil” tidak dikenal dalam UUD 1945 naskah asli maupun UUD hasil empat kali amandemen yang diberlakukan sekarang.   

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dalam tulisan saya (penulis) dalam artikel di situs Foko.Or.Id ini yang berjudul “Harapan kepada Menhan baru”, saya   sarankan agar Menhan dapat menegaskan apa Dasar, apa Tujuan, kemana Arah dan   apa Agenda serta Sasaran Reformasi TNI, sehingga dapat terlihat jelas apakah Reformasi TNI akan membuat TNI menjadi lebih hebat, atau sebaliknya Reformasi TNI bahkan akan menjadikan TNI semakin kurus dan dada para Perajuritnya secara ideologis kosong dari motivasi juang sebagaimana terkandung dalam Sapta Marga.   Dengan belum pernah adanya diskripsi yang secara konstitusional jelas menegaskan apa Dasar, apa Tujuan, kemana Arah dan apa Agenda serta Sasaran Reformasi TNI, Reformasi TNI bergerak tanpa arah maka kini mulai muncul suara-suara yang ingin melaksanakan Reformasi TNI dengan memunculkan isyu keharusan bagi TNI mentransformasi pola pikir Dwifungsi TNI sebagai penjaga bangsa menjadi pola pikir TNI sebagai alat pertahanan, baik oleh INB seorang peniliti senior LIPI maupun oleh AW, seorang Letjen TNI (Purn).   Membaca dan merenungkan pernyataan INB dan AW tersebut, rasa hati saya yakin bahwa sasaran dari apa yang disebut transformasi pola pikir Dwifungsi TNI menjadi pola pikir TNI sebagai alat pertahanan yang oleh INB dan AW digambarkan sebagai budaya baru TNI, hakikatnya adalah bertujuan menghapus

Jati Diri TNI atau Kepribadian TNI sebagai Perajurit Pejuang, sebagaimana terkandung dalam Sapta Marga. Jati Diri TNI atau Kepribadian TNI, yang sebagai kode etik kehidupan TNI dituangkan kedalam Sapta Marga adalah pedoman tingkah laku dan prilaku TNI. Jati Diri TNI atau Kepribadian TNI tersebut tidak boleh diubah, berubah apalagi dihilangkan. TNI harus menegaskan, bahwa sampai titik darah penghabisan Jati Diri TNI atau Kepribadian TNI sebagai Perajurit Pejuang, harus terus dipertahankan oleh TNI sampai kapanpun, sebagai prinsip dan pedoman bagi kehidupan TNI, tidak boleh diubah, tidak boleh   berubah apalagi dihapus. Oleh sebab itu kesalahan-kesalahan berfikir seperti yang dianut oleh AW harus dikoreksi, diluruskan kembali sehingga TNI dapat diberi tugas apa saja oleh Negara sesuai dengan kebijaksanaan Negara, tetapi Jati Dirinya   atau Kepribadiannya sebagai Pejuang Bangsa Indonesia   tidak pernah berubah apalagi hilang. Memaksakan secara politik pandangan seperti dinyatakan oleh AW selain tidak nalar, karena bertentangan dengan sejarah juga   dapat mengakibatkan bukan hanya kerugian tetapi juga dapat mengakibatkan terjadinya situasi yang fatal bagi NKRI, sebagai akibat rusaknya prinsip-prinsip dasar NKRI.  

Kegusaran  Bapak Sayidiman Suryohadiprojo terhadap pernyataan AW, harus dianggap hikmah yang menggugah   segenap eskponen TNI baik yang sudah Purnawirawan maupun lebih-lebih yang masih aktif untuk secepatnya mengoreksi kesalahan    berfikir seperti yang terjadi pada diri AW sehingga tidak berkembang kepada eksponen-eksponen TNI lainnya. Pikiran AW tentang apa yang ia sebut sebagai transformasi pola pikir Dwifungsi TNI juga dikhawatirkan dapat menjadi embrio upaya untuk melakukan amandemen terhadap lambang-lambang Jati Diri TNI, misalnya Sapta Marga atau bahkan sendi-sendi Negara RI lainnya, seperti Pembukaan UUD, yang berarti (seperti dikatakan oleh Bapak Sayidiman Suryohadiprojo) merombak NKRI.

Untuk itu penulis berpendapat berbagai forum Purnawirawan TNI seperti PEPABRI, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-POLRI (FOKO), PPAD, PPAL, PPAU, PP POLRI atau Organisasi-organisasi Purnawirawan TNI lainnya serta individu-individu yang mencintai TNI dan NKRI perlu untuk bersatu atau secara sinergis mendesak Panglima TNI, untuk mengingatkan kembali TNI terhadap Jati Dirinya atau   Kepribadiannya dan melakukan upaya-upaya mengoreksi dan mencegah kekeliruan berfikir seperti yang terjadi pada AW agar tidak berkembang di jajaran TNI. Hasil Seminar PPAD mengenai Jati Diri TNI AD yang diselenggarakan pada peringatan 60 tahun Akademi Militer pada  10 Nopember 2008 kiranya perlu diangkat sebagai upaya segenap unsur TNI dan disebar luaskan kembali dalam jajaran TNI. Merupakan kenyataan, sejarah TNI sebagai Tentara Kebangsaan Indonesia, bukan hanya sejarah yang menyangkut keberadaan dan peranan TNI AD, tetapi juga catatan sejarah tentang keberadaan dan peranan serta pengabdian segenap matra TNI, mungkin juga POLRI.  Untuk itu ada baiknya, agenda semacam “Pekan Penataran TNI dibidang Pemantapan Jati Diri dan Kepribadian  TNI” seperti pernah dilakukan TNI pada periode 1983-1988 dengan Project Officer Kepala Dinas BINTAL ABRI, perlu dipertimbangkan untuk dilakukan oleh TNI, agar semangat juang TNI tetap tinggi dan tidak akan pernah padam.

Langkah TNI untuk menyelenggarakan upaya khusus dalam upaya menguatkan kembali Jati Diri TNI atau Kepribadian TNI sebagai Perajurit Pejuang  dinilai perlu dilakukan, karena kekeliruan-kekeliruan persepsi yang memprihatinkan mengenai Jati Diri TNI pada jajaran TNI disemua matra dikhawatirkan telah terjadi, sebagai akibat berbagai kesalahan  persepsi tentang Reformasi yang mengakibatkan kerancuan, khususnya yang terjadi pada TNI.Semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi NKRI khususnya TNI sebagai salah satu kekuatan  Bangsa Indonesia yang terpecaya dalam membela, melindungi dan menjaga tetap tegaknya NKRI yang dikasilkan oleh Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan didasarkan pada sendi-sendi kenegaraan yang disepakati Bangsa Indonesia pada saat Proklamasi Kemerdekaan.

Jakarta, 31 Desember 2009.

Last Updated on Friday, 22 January 2010 01:00