Perubahan Pasal 18 UUD 1945 PDF Print E-mail
Wednesday, 01 December 2010 07:18

“Wilayah Negara Hasil Perjuangan Proklamasi Dihapus dari Pasal 18 UUD 1945, Diganti Dengan Hasil Konvensi Hukum Laut”

 (Adi Sumardiman mantan anggota MPR 1987-1997)

 Muhammad Yamin dengan judul “Daerah Kebangsaan Indonesia” mengemukakan pendapatnya di muka Rapat Badan Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 31 Mei 1945: “wilayah negara hasil perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah sedikit-dikitnya meliputi semua wilayah ex Hindia Belanda dahulu”.

Yang mana “semua wilayah ex Hindia Belanda ?”

Berdasarkan ordonansi 1935, Stb.497, tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Hindia Belanda, wilayah Hindia Belanda (daratan dan perairan pedalamannya) disebut sebagai “Nederlandsch-Indisch Grondgebied”, yang artinya adalah “Daerah Hindia Belanda”. Akan tetapi pada tahun 1939, menjelang Perang Dunia ke II, sampai terjadinya “Perang Kemerdekaan”, Belanda memberikan perobahan nama atas wilayah pendudukan Hindia Belanda itu dengan nama “Indonesisch Grondgebied”, yang artinya adalah “Daerah Indonesia”  Selanjutnya pada penyusunan UUD 1945 (asli), pasal 18 menyebutnya “Daerah Indonesia”. Pasal 18 UUD 1945 (asli) tersebut menyatakan : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (garis bawah dari penulis) Istilah “Daerah Indonesia”  dalam pasal 18 UUD 1945 (asli) ini merupakan pengertian “kewilayahan”, (Pembukaan UUD 45 : “tumpah darah Indonesia”) dan dirumuskan bersama-sama dengan unsur “Pemerintahan”, dan unsur “Rakyat”. Pada waktu itu, memang terdapat kaedah hukum internasional yang berlaku mengenai syarat adanya negara (Konvensi Montevideo 1933) yaitu : “a permanent people”, “a defined territory”, dan “a government”. Ketiga unsur tersebut  ternyata sekaligus terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 (asli). Akan tetapi anehnya pada amandemen terhadap pasal 18 UUD 1945, unsur “Daerah Indonesia” yang merupakan pengertian kewilayahan itu, diganti dengan “Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang bukan merupakan pengertian kewilayahan tetapi merupakan pengertian “Ketata Negaraan”. 

Amandemen terhadap pasal 18 UUD 1945 (asli) ini, berakibat dihapusnya Wilayah Negara hasil perjuangan fisik Bangsa Indonesia. Dihapusnya Wilayah Negara hasil perjuangan fisik Bangsa Indonesia itu dari Pasal 18 UUD 1945 (asli) diganti dengan Wilayah Negara Hasil Perjuangan Indonesia dalam Sidang Hukum Laut PBB (“Negara Kepulauan”) dan diletakkan di Pasal 25A UUD 1945 (Amandemen). Konvensi Hukum Laut adalah konvensi yang mengatur Wilayah Negara di Laut dan bukan di darat dan udara diatasnya. Wilayah Negara Indonesia hasil perjuangan fisik Bangsa Indonesia (Darat, perairan pedalaman dan udara diatasnya) yang terletak di Pasal 18 UUD 1945 (asli) perolehannya tidak harus mendapatkan persetujuan DPR untuk pengesahannya (Pasal 11 UUD 1945), berbeda dengan Wilayah Negara (Perairan) hasil sidang Hukum Laut PBB.  Mengapa saya mempergunakan kata “dihapus” karena memang perobahan terhadap pasal 18 UUD 45 (asli) ini adalah sengaja, sebab tidak mungkin para cerdik pandai yang terhimpun dalam Panitia Ad Hok itu tidak mengetahuinya.

 

 

 

                                                             Adi Sumardiman