Ideologi
POKOK POKOK PIKIRAN REVITALISASI PANCASILA PDF Print E-mail
Written by TRY SUTRISNO   
Tuesday, 22 February 2011 03:42

Kata Pengantar 

Puji Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang yang telah mengilhami para pendiri Negara Republik Indonesia untuk menentukan Pancasila sebagai dasar Negara dan falsafah bangsa.

Adalah karena Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur sehingga bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat tetap utuh hingga sekarang ini.

Namun disadari juga bahwa perkembangan jaman akan terus semakin berat, sehingga Pancasila juga harus terus direvitalisasi agar Indonesia tetap utuh dan menjadi salah satu Negara besar di dunia.

Untuk itu adalah tugas bersama bangsa Indonesia, agar Pancasila terus direvitalisasi seiring dengan perkembangan jaman.

Jakarta,  Januari 2011 

 

Last Updated on Tuesday, 22 February 2011 12:01
Read more...
 
Wacana Amandemen Tak Bergerak Maju PDF Print E-mail
Wednesday, 26 August 2009 04:31

Kompas Jumat, 29 Agustus 2008 

JAKARTA, JUMAT- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengulang pernyataannya tentang wacana perubahan konstitusi kelima yang telah digulirkan intensif sejak dua tahun lalu oleh sejumlah pihak. Kali ini, Presiden menegaskan dukungannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membentuk komisi untuk perubahan yang lebih komprehensif.

"Saya bersetuju dengan Ketua MPR. Kalau pembentukan komisi, MPR lah yang bisa merealisasikan komisi itu. Saya dukung. MPR bisa membentuk komisi. Kami dukung penuh," ujar Presiden dalam pidato peringatan ulang tahun MPR ke-63 di Gedung MPR, Jakarta, Jumat (29/8).

Presiden ingin, UUD 1945 yang akan diubah untuk kelima kalinya dapat lebih baik dilakukan sehingga bisa memecahkan masalah yang tengah dihadapi bangsa dan negara. "Saya ingin konsisten. Untuk mengubah UUD, lazimnya kita minta pendapat kepada yang memberikan mandat kepada kita," ujarnya.
Last Updated on Wednesday, 26 August 2009 04:42
Read more...
 
Hakikat Pancasila Bukan Demokrasi Liberal PDF Print E-mail
Wednesday, 10 June 2009 05:18

Suara Pembaruan, Selasa 9 Juni 2009

(Tanggapan atas Opini Christianto Wibisono)

KIKI SYAHNAKRI

Secara pribadi, Christianto Wibisono adalah sahabat saya dan saya suka membaca tulisan-tulisan kritisnya dan mengapresiasi intelektualitas dan kecendekiawanannya.
Namun, kali ini saya tergerak untuk menanggapi ulasan "hangat"-nya di SP (Senin, 1/6). Artikel yang amat mengagungkan liberalisme tersebut mengandung sejumlah poin yang perlu ditanggapi secara kritis, karena dalam figura kebangsaan, tampaknya memperlihatkan mispersepsi yang serius terhadap Pancasila sebagai platform kebangsaan dan kenegaraan kita.

Saya tidak menanggapi kerisauan, keprihatinan, bahkan "peringatan" kritis penulisterhadap para capres-cawapres yang saat ini gencar menawarkan berbagai ide dan visi besar -yang oleh Christianto dinilai sloganistis belaka- karena memang begitulah salah satu ruang yang dibuka lebar oleh "demokrasi liberal" bagi semua orang untuk melontarkan visi dan impiannya, besar atau kecil. Namun, yang menjadi fokus dialog melalui tulisan ini adalah cara pandang atau sudut tafsir terhadap demokrasi liberal serta demokrasi ala Indonesia yang diberi nama "Demokrasi Pancasila" sesuai karakter, napas, jiwa, dan platform kebangsaan-ke- negaraan kita yang telah diracik, dibangun dan diwariskan oleh para founding fat-hers/mothers.

Dalam perspektif ini, hendaknya kita perlu secara kritis, namun positif, memahami bahwa Pancasila merupakan ramuan pemikiran, pergulatan, pengalaman, dan perjuangan panjang dari para bapak bangsa melalui -antara lain- pembelajaran dan membandingkannya dengan paham lain yang sudah berkembang secara global. Oleh karena itu, boleh saja Christianto membandingkan Pancasila dengan San Min Chu I, namun terlalu simplistis bila dikatakan Pancasila mengacu padanya. Oleh karena itu, poin fundamental-esensial yang perlu dipahami dan ditekankan adalah bahwa "muatan dasar" atau intisari pokok permenungan, pergulatan, dan pengalaman para bapak bangsa dalam merumuskan Pancasila ialah "kandungan lokal" yang merupakan kristalisasi berbagai unsur, nilai, keyakinan, harapan, kearifan, kekuatan, kecerdasan, dan sebagainya yang tersemai dan tersebar di berbagai budaya multiragam yang berkecambah dan tumbuh di ladang Nusantara, Bung Karno pun dalam pidatonya 1 Juni 1945 sangat menekankan hal itu.

Benar bahwa dunia dan manusia mempunyai aspek universal, maka adanya kesamaan atau keserupaan antara berbagai dasar/filosofi negara bukanlah suatu keanehan (seperti motto bangsa kita "Bhinneka Tunggal Ika" dengan "Ut Pluribus Unum"-nya Amerika Serikat), Demikian pula dengan banyaknya kesamaan antar agama, karena memang banyak nilai religius yang bersifat universal. Namun, perbedaan dan keanekaragaman juga hal yang kodrati, sehingga klaim bahwa Pancasila adalah jatidiri bangsa Indonesia bukan sloganistis, tetapi realistis.

Kritik Neolib

Jika saya mengajak kita bersikap kritis terhadap neoliberalisme, itu tidak ada hubungannya dengan salah satu pasangan yang dinilai sebagai penganut atau dikaitkan dengan neolib. Saya tidak ingin terjebak dalam pergulatan dan wacana politik praktis, yang kental dengan napsu berburu kekuasaan, meski harus diakui masih banyak tokoh yang berpandangan, bertindak, dan menggunakan kekuasaan sebagai sarana positif demi terwujudnya kepentingan umum atau kebaikan bersama (bonum commune). Itulah haki- kat dan tujuan terbentuknya negara secara universal.

Namun, secara ideologis dan juga pragmatis, kita perlu meneropong dengan tajam-jeli bahwa esensi dan ekspresi neolib dengan segala sepak-terjangnya yang secara realistis-empiris justru bertentangan dengan hakikat dan nilai-nilai dasar Pancasila dalam banyak aspek. Pertama, Pancasila tidak bisa diidentikkan dengan falsafah liberalisme, bukan saja tidak sama, melainkan bertentangan atau berhadapan secara kontradiktif. Liberalisme adalah anak kandung paham individualisme, sementara Pancasila lahir dari kolektivisme ala Indonesia yang mengusung dan mengamanatkan secara imperatif nilai kekeluargaan, gotong-royong, dan musyawarah-mufakat.

Kedua, founding fathers/mothers menganggap liberalisme secara konsekuensional melahirkan kapitalisme dan kolonialisme. Demikian pula kolektivisme ala Karl Marx dianggap menurunkan otoritarianisme, sehingga keduanya tidak diadopsi. Sementara Pancasila menjunjung tinggi cita-cita dan watak perjuangan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial serta bercorak antikolonialisme juga otoritarianisme. Jika cita-cita dan spirit dasar Pancasila belum berhasil terwujud atau diaktualisasikan demi bonum commune bangsa ini, yang harus dikritik dan disalahkan bukan Pancasila itu sendiri melainkan para pemimpin, pejabat dan penyelenggara negara yang lebih kuat dirasuki oleh egoisme, feodalisme, materialisme, hedonisme dan konsumtivisme, jauh dari semangat melayani, membagi, dan memberikan bagi bangsa-negara. Andaikan saja para pemimpin kita berani meninggalkan semangat primordial (partai/golongan/keluarga sendiri), menekan nafsu kekuasaan, berani mengatakan YA terhadap kebenaran, keadilan dan kejujuran serta TIDAK terhadap kesalahan dan kekeliruan (meski dengan risiko tidak populer bahkan kehilangan jabatan), maka implementasi Pancasila dipastikan akan lebih berhasil demi kepentingan "semua untuk semua" ...

Ketiga, secara realistis objektif tidak dapat dipungkiri dewasa ini tampak mulai rontok kedigdayaan neolib/kapitalisme, suatu hal yang tidak diakui Christianto. De facto kita saksikan secara telanjang berbagai MNC Amerika Serikat seperti Lehman Brothers yang mengalami "sakratul maut".

Menyitir Prof Stanley Fish dari Universitas Florida, saya memandang neolib sebagai ideologi, gagasan, trend, upaya, kebijakan ekonomi dan politik yang didasarkan pada keyakinan kuat terhadap andil pasar bebas. Paul Treanor dalam Neoliberalism: Origins, Theory, Definition, juga menandaskan neolib adalah "suatu filosofi di mana keberadaan dan operasi pasar dinilai dalam dirinya sendiri, terpisah dari hubungannya dengan produksi barang dan jasa terdahulu, dan di mana operasi pasar atau struktur serupa pasar dipandang sebagai etika dalam pasar itu sendiri; berkemampuan untuk berlaku sebagai penuntun bagi semua aksi manusia dan mengganti semua keyakinan etis yang telah ada sebelumnya ...."

Dari sisi ini, meski saya bukan filsuf dan bukan pula ekonom, namun dengan logika sederhana saja dapat menggaris bawahi, salah satu konsekuensi destruktif dari neolib adalah kecenderungan melihat manusia dan permasalahannya semata-mata dari nilai ekonomi dan aksinya. Secara filosofis, neolib/kapitalisme menempatkan manusia melulu sebagai homo economicus serta berpotensi (dan telah terbukti) mereduksi martabat manusia yang hanya sekadar "alat produksi" dan hanya bermanfaat demi kepentingan kaum kapitalis serta mengkapitalisasi segala sumber daya dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, tanpa ragu saya pun menilai materialisme, hedonisme, konsumtivisme dan kemarukisme alias keserakahan merupakan "paham ikutan" atau anak kandung dari neolib/kapitalisme.

Lebih Kuat

Manusia jelas bukan hanya makhluk ekonomi, juga bukan sekadar makhluk politik, tetapi juga makhluk sosial dan spiritual. Jika kita komparasikan secara sederhana dengan Pancasila, justru nilai-nilai yang komprehensif dan integral lebih kuat dan lengkap diapresiasi dan diakomodasi oleh Pancasila. Eksistensi manusia dengan dignitas (martabat) dan esensi humanitasnya lebih jelas- tegas dipadukan dan diwadahi oleh Pancasila. Aspek kehidupan humanis, religius, sosial dan lain-lain dironai dengan indah pada mozaik Pancasila.

Kita pun tidak dapat memungkiri betapa neolib/kapitalisme telah menjadi monster bagi negara-negara berkembang bahkan dunia. Tendensi dominasi neolib/kapitalisme yang ingin mengeruk keuntungan ekonomis secara sepihak dan sebesar-besarnya telah mengguncang tatanan sosial-kultural di berbagai kawasan, merusak lingkungan hidup, menimbulkan disparitas ekonomi yang kian lebar, dan destruktif di berbagai negara, memperkaya dan terus meningkatkan akumulasi materi pada hanya segelintir the haves, dan mereduksi martabat manusia dan citra kemanusiaan hanya pada dimensi kebendaan.

Dalam bingkai ke-Indonesia-an, neolib/kapitalisme secara terbuka dan nyata melahirkan eksploitasi luar biasa dan massif terhadap SDA kita, merapuhkan sendi-sendi perekonomian, hanya mempertebal lapisan elite dan memperparah ekonomi rakyat/kaum papa. Sebaliknya perhatian dan kepedulian kepada rakyat miskin sama sekali tidak menjadi nilai yang dihiraukannya, karena bagi mereka yang terpenting hanyalah seberapa besar profit ekonomi yang dapat digelindingkan dari SDA kita.

Oleh karena itu, bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, merupakan bohong besar bahwa leberalisme dapat menjamin kesetaraan, apalagi menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Tentu saja patut diapresiasi bahwa kemajuan ekonomi sangat penting bagi kebaikan dan hal itu telah tercipta di dunia Barat meski tidak semua negara Eropa menerapkan ekonomi pasar liberal. Kita pun mengakui adanya hal-hal positif-konstruktif dari liberalisme yang antara lain mencegah otoritarianisme.

Namun, membangun hanya satu dimensi (ekonomi dan liberal pula) seraya mengabaikan aspek-aspek lain, justru membahayakan bahkan dapat menghancurkan peradaban dan kemanusiaan secara universal.

Oleh karena itu, menyandingkan apalagi mengidentikkan Pancasila dengan neolib/ kapitalisme tidak tepat, karena secara hakiki bertentangan. Dengan demikian, pandangan hakikat Pancasila adalah demokrasi liberal yang manusiawi' dapat dikatakan sebagai fallacia (kesesatan berpikir).

Mudah-mudahan wacana tentang neolib dan Pancasila berkembang sehat, wajar, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan nasional. Tentu saja kita bukan dan tidak boleh menjadi nasionalis sempit (ultranasionalis atau chauvinis), namun kita harus mampu mengapresiasi, mengaktualisasi secara kritis dan mengimplementasikan secara konsis- ten nilai-nilai Pancasila yang kita junjung bersama.

Salam Pancasila dan selamat memasuki masa kampanye pilpres demi Pancasila, demi rakyat, bangsa dan negara tercinta, Indonesia!


Penulis adalah Ketua Bidang Pengkajian, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD)

 

Last Updated on Wednesday, 10 June 2009 05:26
 
Ambalat, Ketika Nasionalisme Diuji PDF Print E-mail
Friday, 05 June 2009 06:49
 
Kompas Cetak , Kamis, 4 Juni 2009 | 03:13 WIB

I Made Andi Arsana

Pada awal 2005, bangsa ini gempar oleh satu kata, ”Ambalat”.

Media memberitakan kekisruhan yang terjadi di Laut Sulawesi perihal sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Tidak saja ramai dalam bentuk opini, reaksi masyarakat mewujud dalam bentuk demo, protes, bahkan tanda tangan darah. Setelah lebih dari empat tahun, Ambalat mengemuka lagi dan menimbulkan keresahan lagi.

Sebelum berbicara lebih jauh tentang Ambalat, tampaknya perlu meremajakan ingatan kita tentang hak sebuah negara pantai atas wilayah laut menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Sebuah negara pantai, seperti Indonesia, berhak atas laut teritorial (12 mil laut), zona tambahan (24 mil laut), zona ekonomi eksklusif (ZEE, 200 mil laut), dan landas kontinen/dasar laut (350 mil laut atau bahkan lebih). Lebar masing-masing zona ini diukur dari referensi yang disebut dengan garis pangkal (baseline). Jika terjadi tumpang tindih klaim karena lokasi yang berdekatan, harus disepakati garis batas melalui delimitasi batas maritim.

Pada laut teritorial berlaku kedaulatan penuh (sovereignty) seperti di darat, sedangkan pada zona di luar itu berlaku hak berdaulat (sovereign rights). Pada kawasan hak berdaulat, suatu negara tidak memiliki kedaulatan penuh, hanya hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Rezim hukum yang melingkupinya adalah hukum internasional, bukan hukum nasional.

Ketidakjelasan status

Ambalat adalah blok dasar laut (landas kontinen) yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan). Sebagian besar atau seluruh Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 mil laut dari baseline sehingga termasuk dalam rezim hak berdaulat, bukan kedaulatan. Karena itu, masuknya sebuah kapal ke kawasan Ambalat belum tentu merupakan pelanggaran atas kedaulatan, bergantung pada jaraknya dari baseline.

Secara keseluruhan, Pulau Borneo berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen di kawasan laut di sebelah timurnya yang diukur dari baseline. Pertanyaannya: mana yang merupakan hak Indonesia dan mana kewenangan Malaysia?

Secara sederhana bisa dikatakan, kawasan laut di bagian selatan adalah hak Indonesia dan di utara adalah untuk Malaysia. Lalu di mana garis batasnya?

Garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo memang sudah ditetapkan. Garis itu melalui dan berhenti di ujung timur Pulau Sebatik, sebuah pulau kecil di ujung timur Borneo, pada lokasi 4 derajat 10 menit lintang utara.

Idealnya, garis itu diteruskan ke arah laut di sebelah timur sebagai garis batas maritim. Garis inilah yang akan menentukan ”pembagian” kewenangan Indonesia dan Malaysia atas kawasan air dan dasar laut di Laut Sulawesi.

Hingga kini, garis batas maritim belum ada dan sedang dirundingkan. Dari perspektif ini, memang masih ada ketidakjelasan status hak berdaulat di kawasan sengketa. Proses penetapan garis batas, yang pasti akan melibatkan aspek teknis/geospasial, hukum, dan mungkin juga politis. Tim perunding kita tentu lebih paham soal ini.

Perundingan tentang batas maritim ini sedang berjalan. Pakar-pakar kita dari berbagai departemen yang dimotori Deplu sedang menjalankan tugasnya. Memang kenyataannya tidak semua hal bisa didengar tentang kemajuan proses ini karena ada yang tidak bisa dijadikan konsumsi publik.

Di sisi lain, reaksi masyarakat yang sedemikian rupa dan ketidakakuratan informasi di beberapa media merupakan indikasi kegagalan komunikasi. Ini adalah tantangan bagi pemerintah untuk dapat memberikan informasi yang mencerahkan masyarakat sembari menjaga ”kerahasiaan” yang diperlukan.

Hak berdaulat

Memang tidak ada kompromi soal membela tanah air. Meski demikian, kita tentu sepakat bahwa kedaulatan dan hak berdaulat bangsa harus dibela tidak saja dengan peluru, tetapi juga pengetahuan.

Pekerjaan rumah untuk Malaysia dan Indonesia adalah menyepakati garis batas maritim secapatnya. Jalur diplomasi adalah pilihan terbaik bagi bangsa besar yang beradab seperti Indonesia. Reaksi agresif, apalagi tanpa didasari pemahaman yang baik, tampaknya justru akan kontraproduktif.

Mari membela Tanah Air dengan nasionalisme yang cerdas dan terhormat.

I Made Andi Arsana Dosen; Peneliti di Teknik Geodesi dan Geomatika UGM; Kandidat Doktor Bidang Kelautan di Universitas Wollongong, Australia
Last Updated on Friday, 05 June 2009 06:54
 
Visi pasangan Calon Presiden PDF Print E-mail
Friday, 05 June 2009 06:44
 
 
Krusial, Pembangunan Pertahanan Indonesia
 
Kompas Cetak, Jumat, 5 Juni 2009 | 02:48 WIB

Jakarta, Kompas - Sorotan terhadap kekuatan pertahanan Indonesia menjadi pekerjaan rumah bagi para calon presiden dan calon wakil presiden mendatang.

Sejumlah persoalan yang mencuat belakangan ini, seperti provokasi kapal perang Malaysia di perairan Ambalat, jatuhnya sejumlah pesawat militer akibat kecelakaan, dan sorotan tajam terhadap anggaran pertahanan bukan saja menuntut pemikiran serius dari mereka, tetapi juga solusi konkret.

Menanggapi persoalan tersebut, calon wakil presiden Prabowo Subianto, Kamis (4/6) di Bandung, menegaskan, pembangunan kekuatan pertahanan, termasuk persenjataan militer untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), merupakan keharusan, terutama untuk mempertahankan wilayah kedaulatan Republik Indonesia sekaligus memberikan efek penggentar (deterrent effect) bagi negara lain yang mau mencoba mengganggu Indonesia.

Menurut Prabowo, yang juga mantan Panglima Kostrad dan Komandan Jenderal Kopassus, negara asing menganggap remeh kekuatan pertahanan Indonesia lantaran mereka tahu kemampuan alokasi anggaran pertahanan kita yang lemah.

”Seperti kasus Ambalat, negara tetangga kita (Malaysia) itu, menurut saya, tahu kekurangan kita dan berani coba-coba. Tujuannya, menurut saya, untuk mempermalukan. Untuk menghadapi masalah ini, kita harus bersatu dan jangan malah memobilisasi,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, tidak bisa tidak, upaya membangun kekuatan pertahanan harus terlebih dahulu dilakukan dengan memperkuat perekonomian Indonesia.

Dengan kemampuan ekonomi yang semakin kuat, negara bisa berinvestasi di berbagai sektor dengan baik, termasuk soal pertahanan dan keamanan.

”Sekarang kan mereka berani hitung-hitung. Berapa gaji prajurit kita. Berapa senjata kita punya. Ada pesawat, jatuh pula kemarin,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Prabowo, penguatan ekonomi Indonesia hanya dapat dilakukan dengan mengembalikan kekayaan negara yang hilang selama ini.

”Saya punya data per tahun rata-rata kebocoran kekayaan negara yang terjadi selama ini. Akibatnya, tidak ada cukup uang untuk membiayai berbagai sektor, termasuk pertahanan,” katanya.

Penuhi kekuatan dasar

Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak pernah bersikap lunak terhadap pelanggaran yang dilakukan Malaysia. Selaku presiden, ia telah memerintahkan jajaran TNI Angkatan Laut dan Udara untuk bersikap tegas.

”Tidak boleh satu jengkal pun tanah air kita yang boleh diambil pihak asing,” katanya dalam acara dialog di televisi antv, Kamis.

Yudhoyono menyebutkan, dalam pertemuannya dengan PM Najib Tun Razak beberapa waktu lalu, ia telah mengatakan bahwa Indonesia menginginkan persoalan Ambalat diselesaikan melalui perundingan.

Terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan, garis kebijakan pasangan SBY-Boediono, menurut Sardan Marbun dari Tim Romeo, adalah membangun konsep pertahanan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Dalam keterbatasan anggaran, yang diutamakan ke depan adalah memenuhi kekuatan dasar minimal TNI.

”Ke depan, prioritas pembangunan pertahanan dan keamanan akan ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan negara. Saat ini, pertahanan di urutan prioritas ketiga setelah pendidikan dan infrastruktur. Kita tidak bisa memaksakan karena anggarannya terbatas,” ujar purnawirawan TNI bintang dua ini.

Telah digariskan bahwa penggunaan anggarannya diutamakan untuk tiga pokok saja, yaitu pemeliharaan, pendidikan dan latihan, serta kesejahteraan anggota TNI.

Perbaikan alutsista

Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina Tim Kampanye JK-Win Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi menilai, perbaikan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sistem pertahanan Indonesia jangan ditunda lagi. Langkah ini merupakan salah satu hal yang mendesak untuk dilakukan bangsa ini jika harga diri bangsa tetap ingin dihargai.

”Kondisi alutsista kita memang menyedihkan, sangat tertinggal, baik tahun produksi maupun kemampuan. Tidak heran kalau alutsista kita memang menjadi bahan tertawaan. Bahkan, para penyelundup bisa,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Namun, terkait dengan kasus Ambalat, Fachrul Razi menilai, Indonesia memang tetap harus menjaga keamanan dan hubungan bilateral yang baik. Dalam konteks hubungan yang baik itulah seharusnya dijaga jangan sampai saling mengganggu. ”Biar bagaimanapun, Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang bertetangga dekat. Jadi tidak perlu mengeluarkan energi terlalu besar untuk membangun permusuhan, tetapi bangun kedekatan dan hubungan yang baik,” ujarnya. (DWA/INU/MAM)

 

Last Updated on Friday, 05 June 2009 06:56
 
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2