Ideologi
UU yang Anti-Pancasila? PDF Print E-mail
Tuesday, 28 April 2009 05:15

Harian Pelita, 1 Desember 2008

 [Assalamu'alaikum] 

DALAM sebuah diskusi bertema Pancasila dan Sistem Politik, seorang peneliti LIPI, Ikrar Nusabhakti; Jumat yamg lalu mengatakan bahwa sejumlah UU yang telah disahkan DPR ternyata anti-Pancasila. Hal ini menimbulkan kecurigaan, bahwa sejumlah UU disponsori pihak tertentu, termasuk asing. Benarkah sinyalemen ini?
Sebagai seorang peneliti, sudah tentu Ikrar Nusabhakti tidak berbicara sembarangan. Apalagi, terkait UU yang tentunya sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Meskipun belum dinyatakan secara eksplisit sejumlah UU yang anti-Pancasila itu, adalah harapan kita, (setidaknya) ia bersedia menyampaikan hasil penelitiannya kepada kalangan yang terkait, misalnya Mahkamah Konstitusi. Sebab, lembaga yang bertanggungjawab untuk meneliti UU yang tidak sesuai dengan UUD 1945, adalah Mahkamah Konstitusi. Masalahnya adalah, apakah anti-Pancasila identik dengan anti-UUD 1945, meskipun dalam UUD 1945 termaktub rumusan Pancasila? Sebuah pertanyaan yang mestinya tidak perlu, namun ada realitanya.
Di kalangan masyarakat, sudah bukan rahasia lagi, bahwa antara Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 (setelah amandemen) dianggap tidak sinkron. Bahkan amandemen UUD 1945 ditahun 2002 itu sudah dianggap sebagai UUD baru, sehingga perlu dicanangkan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Masalah ini, bahkan tidak mustahil akan menjadi salah satu isu kampanye 2009 nanti. Apa arti semua itu?

Last Updated on Wednesday, 20 May 2009 04:40
Read more...
 
Yapto Rindu UUD 45 Yang Asli PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 08 April 2009 00:40
Rabu, 01 April 2009, 18:15:51 WIB
Laporan: Desy Wahyuni

Jakarta, RMonline. Ketua Umum Partai Patriot Yapto Surya S menegaskan sikap pribadi dan partainya tentang UUD 45.

"Saya ingin mengembalikan konstitusi bangsa Indonesia ke UUD 1945 yang sesuai naskah aslinya. karena yang saya lihat sekarang banyak pemimpin yang memiliki idelogi tidak jelas. Demokrasi seperti apa sekarang panduan bangsa ini?yang ada demokrasi kolonialis,"ujarnya kepada RMonline, usai kampanye di lapangan Blok S tadi siang.

Ditanyakan, dari seluruh kandidiat yang ada, siapa yang pantas duduk sebagai RI 1 dan RI 2, Yapto menjawab pesimis.

"Tolong pada mawas diri. Menurut saya siapapun yang ikut dalam pilpres orang Orba, orang Orla, TNI, jangan sok jadi pemimpin lagi," ujarnya.

Lalu, kenapa Patriot belum mengusung siapa capres yang akan bertarung di pemilu 2009 nanti?

"Ini belum waktunya. Caleg kita lolos beberapa aja sudah syukur, apalagi caleg artis-artis yang sedang berjuang dari Patriot," katanya.

Yapto bilang kriteria capres saat ini belum ada yang mementingkan rakyat.

"Belum ada yang punya kriteria. Yang kita butuh saat ini pemimpin yang ada isinya, sebagai wadah yang menampung aspirasi rakyat," tandanya. [ald]
 
«StartPrev12NextEnd»

Page 2 of 2