Politik
Tokoh NU dan Muhammadiyah Kritik SBY PDF Print E-mail
Wednesday, 27 May 2009 04:47

PAN Bebaskan Kadernya
Tokoh NU dan Muhammadiyah Kritik SBY

Jakarta, Pelita
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi melontarkan kritik terhadap SBY yang dinilainya gagal melaksanakan sistem pemerintahan yang baik. Kritik yang sama juga muncul dari mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif.
Kepada wartawan di Jakarta, Hasyim Muzadi mengatakan SBY sebagai tidak ada keberanian untuk mengambil risiko, dan keteladanan pemimpin.
Menurut Hasyim, pemimpin yang sedang berjalan tidak mengutamakan kepentingan rakyat dan hanya mengejar nama baik dan popularitas. Hasyim berharap pemerintah ke depan lebih memerhatikan kepercayaan rakyat.
Hari ini orang hanya mengejar imej, bukan kepercayaan masyarakat. Orang hanya ingin tampil imej tanpa ingin tampil benar, tutur Hasyim.
Hasyim merasa prihatin dengan sistem pemerintahan sekarang. Dia berharap pemerintah dapat lebih tegas dan berani menentukan kebijakan yang mensejahterakan rakyat Indonesia.
Hayim bahkan mengomentari pelaksanaan Pileg yang menuai banyak permasalahan. Hasyim berharap pemerintah dapat bersikap netral dalam Pilpres Juli nanti. Kita hanya ingin proses pemilihan itu fair pada seluruh proses pemilihan, jangan menggunakan kekuasan negara untuk memenangkan, katanya.
Hasyim juga menyentil persoalan yang sedang hangat, yakni isu neoliberalisme yang disematkan kepada Cawapres SBY, Boediono. Menurutnya neoliberalisme tidak sesuai diterapkan di Indonesia.
Ekonomi neoliberal sulit mengakomodasi. Sentralnya pada capital (modal), bukan proyeksi pada rakyat kecil. Itulah mengapa kita kalah dari Vietnam dan Malaysia karena ketergantungan ini, jelasnya.
Sementara itu, saat dikunjungi Jusuf Kalla di rumahnya, Komplek Nogotirto, Jalan Halmahera J 76, Sleman, Yogyakarta, kemarin, Syafii Maarif merasa yakin bahwa JK sebentar lagi akan menjadi Presiden sesungguhnya (The Real President).
Itu belum menjadi kenyataan, tapi tidak lama lagi, kata Syafii Maarif seperti dilansir Antara.
Mendengar pernyataan Syafii, JK pun tersenyum senang. Menurut Syafii, JK sebenarnya telah sejak lama menjadi Presiden. Kenyataannya memang seperti itu. Saya tidak berkampanye, kenyataan memang seperti itu, ujarnya lagi.
JK bersama istrinya Mufidah Jusuf Kalla dan rombongan singgah ke rumah Syafii selama kurang lebih 20 menit. Setelah mengunjungi Syafii, JK akan meneruskan kunjungannya ke Universitas Islam Indonesia di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta.
PAN bebas
Sementara mengomentari sikap sejumlah kader PAN yang justru mendukung pasangan JK-Wiranto, Ketua DPP PAN Sayuti Asyathri mengatakan, PAN sudah mempersilakan kepada para kadernya untuk mendukung JK-Wiranto. Alasannya visi dan platform JK-Wiranto sama dengan PAN.
Sayuti menganggap wajar jika Ketua MPP PAN Amien Rais jatuh hati dan mendukung JK-Wiranto. PAN memang membebaskan kadernya berkomunikasi dengan pasangan manapun sepanjang sesuai dengan visi PAN.
Mungkin Pak Amien melihat aspek baik dari agenda JK-Wiranto. Ini kan soal aspirasi, boleh-boleh saja, tutur Sayuti.
Dia juga memaparkan beberapa keunggulan JK-Wiranto. Menurutnya, karena alasan inilah Amien berpaling ke JK-Wiranto. Komitmen kerakyatan, bebas dari campur tangan asing. Kalau SBY-Boediono tidak memberikan, ya wajar saja kesitu (JK-Wiranto), ungkap Sayuti.
Sayuti kembali menegaskan bahwa PAN sudah resmi berkoalisi dengan PD. Meski demikian bukan tidak mungkin dukungan bisa beralih ke pasangan lainnya. Surat sudah ditandatangani, dukungan formal kita kepada SBY-Boediono, kecuali ada satu calon yang kita yakin menyerap aspirasi kita, ucapnya sambil tertawa. (jon)

 
Koalisi Maju Mundur PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 13 May 2009 23:25
Editorial Media Indonesia: Kamis, 14 Mei 2009 00:00 WIB    
PARTAI politik di negeri ini belum juga beranjak dewasa dan matang. Perangai kekanak-kanakan masih saja melekat. Main ancam dan suka mutung. Tapi, ketika dibelai dan diberi permen, segera balik dan memeluk erat.
Watak seperti itu kentara benar ketika calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memastikan menggandeng Boediono sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden 8 Juli nanti. Partai-partai politik yang sebelumnya ikut dalam koalisi dengan Demokrat tiba-tiba berang. Mereka pun mengancam menarik dukungan dan membentuk koalisi alternatif. Ada juga yang ingin hijrah ke pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, sedangkan yang lainnya mau maju bersama Megawati Soekarnoputri atau Prabowo Subianto.
Last Updated on Wednesday, 13 May 2009 23:31
Read more...
 
Parpol Koalisi Demokrat Marah, Itu Sandiwara Politik PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 13 May 2009 03:32
Rabu, 13 Mei 2009 | 09:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai koalisi pendukung Partai Demokrat kecewa atas pilihan Susilo Bambang Yudhoyono meminang Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai pendamping. Mereka memandang bahwa Demokrat melakukan pilihan sepihak tanpa berkomunikasi dengan partai pendukung.

Apakah mereka benar-benar kecewa?  "Saya tidak mengerti kenapa parpol-parpol itu marah. Bukankah mereka sejak awal sudah memberi sinyal kepada SBY untuk menggunakan hak prerogratifnya memilih pendamping,"ujar pengamat politik J Kristiadi dalam perbincangan dengan Kompas,com, Rabu (13/5).

Semalam, perwakilan empat partai politik pendukung Partai Demokrat berkumpul di Hotel Nikko Jakarta untuk menentukan sikap, terkait keputusan SBY untuk meminang Boediono menjadi calon wakil presidennya. Keempat partai itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kristiadi khawatir, "kemarahan" parpol-parpol koalisi demokrat ini hanya sandiwara untuk menaikan posisi tawar politik guna mendapat jatah kursi lebih banyak di kabinet. "Selain itu, saya juga khawatir jangan-jangan ada kelompok lain yang bermain, misalnya mungkin Gerindra mulai mendekati mereka dan memberi tawaran yang lebih menarik dan partai-partai ini mencari alasan untuk bisa hengkang dari koalisi dengan Demokrat" ucapnya.

Last Updated on Wednesday, 13 May 2009 03:56
 
49,6 Juta Orang Tak Memilih PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 13 May 2009 02:02
Sembilan Partai Politik Lolos ke DPR
Minggu, 10 Mei 2009 | 03:59 WIB

Jakarta, Kompas - Warga negara yang memiliki hak pilih, tetapi tidak menggunakan haknya atau menjadi golongan putih dalam pemilu legislatif lalu mencapai 49.677.076 orang atau 29,01 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Jumlah itu lebih besar dari perolehan suara Partai Demokrat yang perolehan suaranya terbesar, yaitu 21.703.137 suara.

Hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD itu ditetapkan Komisi Pemilihan Umum di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (9/5) malam. Hasil perolehan suara itu dibacakan oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.

Dari 38 partai nasional yang ikut pemilu, hanya sembilan partai yang lolos ambang batas untuk dapat mengirimkan wakilnya di DPR (parliamentary threshold) sebesar 2,5 persen suara sah nasional. Partai-partai itu sama dengan prediksi hitung cepat yang dilakukan lembaga survei, yaitu Demokrat memperoleh 148 kursi di DPR (26,43 persen), Golkar (108 kursi, 19,29 persen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (93 kursi, 16,61 persen), Partai Keadilan Sejahtera (59 kursi, 10,54 persen), Partai Amanat Nasional (42 kursi, 7,50 persen), Partai Persatuan Pembangunan (39 kursi, 6,96 persen), Partai Gerakan Indonesia Raya (30 kursi, 5,36 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (26 kursi, 4,64 persen), dan Partai Hati Nurani Rakyat (15 kursi, 2,68 persen) (lihat tabel).

Jumlah suara sah dalam Pemilu 2009 mencapai 104.099.785 suara, sedangkan suara tidak sah mencapai 17.488.581 suara.

Persentase jumlah suara sah dalam Pemilu 2009 turun drastis daripada Pemilu 2004. Suara sah dalam pemilu kali ini mencapai 60,78 persen dari total pemilih. Padahal dalam pemilu sebelumnya, suara sah mencapai 76,66 persen.

Tak utuh

Sejumlah catatan mewarnai ketetapan KPU tentang perolehan suara hasil pemilu legislatif tadi malam. Catatan diberikan untuk hasil rekapitulasi Sumatera Utara yang belum memasukkan hasil perolehan suara enam kecamatan di Nias Selatan dan hasil rekapitulasi Papua akibat adanya perbedaan data yang dimiliki KPU provinsi dengan saksi.

Hingga berita ini diturunkan, KPU Sumut masih melakukan penghitungan ulang suara di 6 kecamatan. Data hasil perolehan suara itu nantinya akan dimasukkan dalam catatan ketetapan KPU tentang hasil rekapitulasi. Untuk Papua, KPU Papua diminta memverifikasi perolehan suara partai di daerah itu berdasarkan data KPU dan saksi.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nur Hidayat Sardini mengatakan, penetapan perolehan suara oleh KPU tadi malam bukanlah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Penetapan nasional seharusnya tanpa catatan dan mencakup perolehan suara semua partai di semua daerah pemilihan.

Selain menetapkan perolehan suara partai politik, KPU juga menetapkan perolehan suara pemilu anggota DPD. Hasil perolehan suara seluruh calon anggota DPD itu dibacakan satu per satu secara bergantian oleh seluruh komisioner KPU. Calon anggota DPD terpilih tiap provinsi ditetapkan berdasarkan empat calon yang memperoleh suara dukungan terbanyak.

Pendaftaran capres

Dengan diumumkannya hasil pemilu anggota DPR berikut perolehan kursinya di DPR, KPU mulai hari Minggu ini hingga 16 Mei membuka pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sejauh ini baru JKWiranto sebagai pasangan capres-cawapres yang diumumkan.

Mulai Senin besok hingga 17 Mei, daftar pemilih sementara pemilu presiden akan diumumkan di setiap kantor kelurahan/desa. Masyarakat yang memiliki hak pilih, tetapi tak terdaftar sebagai pemilih pada pemilu lalu dapat mengecek nama mereka.

Sementara itu, penghitungan suara pemilu legislatif di Kabupaten Nias Selatan hingga pukul 20.00 masih 50 persen untuk DPR. KPU Sumut tetap melanjutkan sampai ada keputusan baru tentang hal ini. ”Penghitungan terus kami lakukan sampai selesai,” tutur anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Turunan Gulo, di Medan.

Keputusan menghitung ulang suara Nias Selatan ini karena adanya selisih antara jumlah DPT dan suara yang masuk (baik sah maupun tidak sah). DPT Nias Selatan yang disahkan KPU berjumlah 198.094 orang. Namun, hasil rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan menunjukkan suara yang masuk (baik sah maupun tidak sah) mencapai 210.171 suara. Ada selisih sebanyak 12.077 suara yang belum diketahui dari mana asalnya. (ANA/HAR/NDY/MZW

 
Menanam Benih Demokrasi [Pelita Hati] PDF Print E-mail
Tuesday, 28 April 2009 05:18
Harian Pelita, 5 Januari 2009


BANYAK di antara kita, ketika melihat demokrasi di AS, timbul rasa iri-hati. Bagaimana (misalnya), antara McCain dan Barack Obama bertarung begitu sengit, namun, keduanya saling menyatakan selamat. Atau, bagaimana dengan Presiden Bush dan Barack Obama, meskipun visinya berbeda, dapat menyetujui penyediaan dana talangan sebesar 700 miliar dolar AS? Meskipun Barack Obama belum resmi sebagai Presiden, mengapa Presiden Bush mengundang Obama, membicarakan krisis yang sedang dihadapi AS?
Dapat dipahami, kalau ada di antara kita yang iri-hati melihat demokrasi di AS. Boro-boro mengucapkan selamat, yang terjadi justru sengketa atau tetap menjadi musuh bebuyutan. Akhirnya, menjadi waton suloyo. Wajar, kalau kondisi seperti itu selalu menimbulkan rasa dendam, yang tidak berkesudahan. Politik, hanya menjadi wahana pertarungan yang tidak sehat. Rakyat ikut terbawa, dan tidak jarang, justru rakyat (yang tidak tahu) yang menjadi korban.
Apa yang terjadi di Amerika Serikat, meskipun tidak sekali jadi, berakar pada sikap dasar atau perilaku demokrasi itu ditanamkan. Katakan, ada semacam benih, benih demokrasi yang harus kita tanam sebagai dasar membentuk perilaku demokrasi. Dan benih demokrasi itu, ternyata ditanam oleh para pendiri AS, sejak dirumuskannya Declaration of Independence (1776). Apa benih demokrasi itu?

Last Updated on Wednesday, 20 May 2009 04:40
Read more...
 
«StartPrev1234NextEnd»

Page 2 of 4