Ekonomi
Ekonomi Konstitusi di Indonesia PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 28 July 2010 11:51

Ini adalah judul dari presentasi Ibu Aviliani SE. MSi,  yang diundang oleh FOKO untuk diskusi tentang arah pengembangan ekonomi Indonesia, di kantor FOKO tanggal 28 Juli 2010. Berikut ini awal dari presentasi beliau: 

Dalam berbagai analisis maupun publikasi, kontruksi konstitusi dari sisi politik lebih kencang mengalir daripada pada sisi ekonominya. Padahal, studi tentang konstitusi dari sisi ekonomi dapat menjembatani kesenjangan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik dalam perspektif demokrasi konstitusional.

Nilai strategis konstitusi ekonomi begitu penting mengingat kebijakan ekonomi nasional dan daerah selama ini didominasi oleh pendekatan ekonomi.

Dalam cakupan yang demikian selama ini konstitusi belum dijadikan rujukan sistem perekonomian nasional. Memang selama ini, pengutikan teradap beberapa pasal, misal Pasar 33 dan Pasal 34 hanya sebagai formalitas semata, sedangkan praktik-praktiknya dalam kehidupan sehari-hari cenderung jauh dari rujukan yang ada.

Konstitusi ekonomi akan memuat kebijakan ekonomi yang memberikan arah bagi perkembagan ekonomi suatu negara. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa konstitusi ekonomi bertujuan untuk menciptakan ekonomi konstitusi perekonomian yang konstitusional

 

Bagi yang tertarik untuk membaca secara lengkap, berikut ini adalah file yang bisa diunduh:  Materi presentasi Ibu Aviliani.

Last Updated on Wednesday, 28 July 2010 23:34
 
Informasi Tambahan Tentang Ambalat PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 11 August 2009 01:48

Sayidiman Suryohadiprojo

Jakarta, 24 Juni 2009

Pada tanggal 23 Juni 2009 di Markas Besar Legiun Veteran RI diselenggarakan ceramah tentang masalah Ambalat. Yang bertindak sebagai pembicara adalah Laksma (P) Ir. Adi Sumardiman SH.

Pembicara adalah seorang yang sangat dapat diandalkan bicara tentang masalah yang menjengkelkan ini. Sebab ia seorang Insinyur Geodesi lulusan ITB yang tentu pakar dalam masalah geografi dan hidrografi. Ia juga seorang Sarjana dalam Hukum Internasional. Tentang SH ini ia menceritakan satu kejadian yang lucu. Ketika pada akhir tahun 1950-an Prof. Dr Mochtar Kusuma Atmadja menjadi ketua delegasi Indonesia untuk memperjuangkan pengakuan dan pengesahan PBB atas Deklarasi Djuanda yang terbit pada tahun 1957, Pak Adi Sumardiman (AS) juga menjadi anggota kelompok itu. Akan tetapi ketika Pak AS mau turut delegasi untuk perundingan ke New York, Prof Mochtar mengatakan bahwa hanya para Sarjana Hukum yang dapat ikut serta. Hal ini memotivasi Pak AS untuk merebut gelar SH dan dapat diraihnya dalam 3 tahun berikut, dengan spesialisasi Hukum Internasional. Setelah itu Pak AS lapor ke Prof Mochtar dan selanjutnya Pak AS adalah peserta setia dalam perundingan mengenai segala persoalan yang bersangkutan dengan perbatasan Republik Indonesia. Maka boleh dikatakan bahwa pada tahun 2009 ini beliau betul-betul seorang veteran dan pakar dalam masalah perbatasan RI yang mungkin setelah Prof Mochtar dan Prof Hasyim Djalal orang yang paling tahu tentang hal itu.

Read more...
 
Tafsir Ulang Sistem Ekonomi Indonesia PDF Print E-mail
Written by Kompas Cetak   
Saturday, 01 August 2009 00:20

Sabtu, 1 Agustus 2009 | 03:02 WIB

Bukittinggi, Kompas - Sistem ekonomi Indonesia harus kembali pada penafsiran secara utuh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian pandangan yang dominan mengemuka dalam seminar setengah hari mengangkat tema ”Rekonstruksi Sistem Ekonomi untuk Mendukung Daya Saing Indonesia Pascakrisis Ekonomi Global”, yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jumat (31/7) di Bukittinggi, Sumatera Barat. Seminar tersebut merupakan bagian Kongres Ke-17 ISEI yang berlangsung 30 Juli-1 Agustus 2009.

Read more...
 
JK Janjikan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 8 Persen PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 27 May 2009 05:22
Jusuf Kalla berbicara di depan anggota Kamar Dagang Indonesia dan Industri Indonesia (Kadin) di Gedung Jakarta Theater, Senin (18/5).
Senin, 18 Mei 2009 | 17:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden dari Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menjanjikan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen bila menjadi presiden masa bakti 2009-2014 mendatang.

"Tujuan pertumbuhan ekonomi 8-9 persen, saya jamin akan bisa kami capai tahun 2011," katanya di sela dialog ekonomi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), di Jakarta, Senin (18/5).

JK mengatakan, pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diraih karena subsidi akan turun pada tahun 2010. Penurunan subsidi dipicu dengan turunnya subsidi minyak tanah dan hampir selesainya program listrik 10.000 megawatt.

"Saya jamin pada 2010 subsidi kita sudah turun. Infrastruktur yang kita bangun juga banyak yang rampung. Keamanan juga akan membaik. Dengan itu, kita bisa tumbuh 8 persen," ujarnya.

Selain itu, menurut JK, membaiknya sektor infrastruktur dan membaiknya kondisi ekonomi global juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.


 
Sunset Policy ... PDF Print E-mail
Tuesday, 28 April 2009 05:20

Harian Pelita, 5 Januari 2009

Sunset Policy Sebaiknya Diperpanjang Hingga Juni 2009

PEMERINTAH memperpanjang masa berlakunya program penghapusan sanksi pajak ( sunset policy ) dari Desember 2008 hingga Februari 2009 untuk memenuhi keinginan masyarakat.Bagaimana tanggapan kalangan pebisnis mengenai hal itu? Pelita mewawancarai Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin,
yang juga Ketua Umum Ardin (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan
Distributor Indonesia), Bambang Soesatyo. Berikut petikannya:
------------------------------------------------

Last Updated on Wednesday, 20 May 2009 04:39
Read more...
 
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2