Sosial Budaya
Pepabri Akan Jembatani Pemerintah Dan Purnawirawan PDF Print E-mail
Written by Berita8.com   
Tuesday, 02 February 2010 04:06
Jum'at, 29 Januari 2010, 14:20 WIB
Ketua Umum Persatuan Purnawirawan ABRI/Polri (Pepabri) Agum Gumelar menegaskan, Pepabri siap menjembatani pertemuan pemerintah dengan para purnawirawan TNI untuk menyelesaikan masalah penertiban rumah dinas.

"Rumah dinas itu adalah aset negara yang diperuntukkan bagi kepentingan dinas. Itu tidak bisa dipungkiri," ujarnya kepada pers di Jakarta, Jumat (29/1).

Namun, ia menambahkan, pada faktanya masih banyak perumahan dinas yang ditempati para purnawirawan dan keluarganya serta ada pula rumah-rumah yang digunakan oleh mereka yang sesungguhnya tidak berhak.

Dijelaskannya bahwa para purnawirawan yang masih berhak menggunakan rumah dinas itu adalah yang bersangkutan dan istrinya selama mereka masih hidup dengan catatan mereka tidak mempunyai tempat tinggal lain selain rumah dinas itu. Sementara anak dan anggota keluarga lainnya dianggap sudah tidak berhak lagi atas rumah dinas itu.

Dalam persoalan rumah dinas itu, menurut Agum, pijakan Pepabri adalah para purnawirawan dan istrinya itu masih berhak menempati rumah mereka selama masih hidup sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi bagi mereka yang sudah punya rumah, Pepabri mengimbau mereka agar lebih bijaksana dengan memberikan fasilitas negara itu untuk mereka yang masih aktif berdinas.

Sementara untuk rumah-rumah dinas yang ditempati oleh mereka-mereka yang sesungguhnya tidak mempunyai hak, Agum mengatakan, Pepabri mendukung upaya pemerintah (Kementrian Pertahanan) untuk melakukan penertiban-penertiban.

"Jika penertiban itu dilakukan bagi mereka-mereka yang memang tidak berhak menempati rumah dinas, Pepabri mendukung," tegasnya.

Namun demikian, Agum yang juga mantan Menko Polkam di era pemerintaha Gus Dur itu mengingatkan, jangan sampai pula muncul kesan seolah-olah pemerintah tidak menghargai para prajurit yang telah banyak berjuang untuk bangsa dan negara ini.

"Seperti habis manis, sepah dibuang. Tapi saya yakin pemerintah tidak akan berbuat demikian," katanya.

Mengenai jumlah rumah dinas yang dianggap bermasalah, Pepabri tengah melakukan pendataan hal itu diseluruh Indonesia melalui kepengurusannya di tingkat DPD maupun DPC-DPC Pepabri seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengemukakan bahwa hingga kini sekitar 77,5 persen rumah dinas masih ditempati purnawirawan TNI atau keluarganya.

Terkait dengan hal itu, pihak TNI akan terus melakukan penertiban terhadap rumah-rumah dinas yang masih ditempati purnawirawan atau keluarganya, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan aset negara yang dikelola TNI.

Menurut Panglima TNI, saat ini banyak di antara rumah-rumah dinas itu yang telah beralih fungsi seperti menjadi kantor sekretariat organisasi, tempat bisnis atau disewakan. (Cha/At)
 
Gaji Anggota DPR PDF Print E-mail
Written by Adi Sumardiman   
Thursday, 01 October 2009 13:58

Oleh: Adi Sumardiman

Ini saya punya simpanan artikel mengenai lelucon "gaji" anggota DPR. Karena hari ini ada pelantikan anggota DPR, barangkali artikel itu masih relevan.  

Ada kiriman yang sebenarnya sudah lama dari Negeri Belanda tentang lelucon pendapatan anggota DPR dari teman saya Luci. Ada baiknya saya tunjukkan kembali “kiriman lelucon” tersebut karena hari ini, 1 Oktober 2009 ada pelantikan.

“Parlemen kita kini terkesan mewah. Gedung DPR RI Senayan bagai show room Mobil mewah. Padahal di Belanda, anggota parlemen tidak mendapat gaji dan tunjangan mobil. Mereka hanya mendapat schadeloosstelling (ganti rugi) yang cekak dan tunjangan yang zakelijk.

‘Jatah mobil dinas?’ Demikian reaksi pertama Hugo van der Steenhoven, anggota partai Groenlinks, saat ditanya soal ‘sarana mobilitas untuk menunjang tugas wakil rakyat’ itu. ‘Ah, laat me niet lachen, meneer (Jangan membuat saya tertawa, pak.)’ kata Van der Steenhoven.

Dijelaskan bahwa anggota parlemen Belanda itu bukan pegawai negara. Jadi jangankan mobil dinas, salaris (gaji) pun tidak ada. Istilah salaries menunjukkan bahwa anggota parlemen berdinas pada pihak tertentu. Sebagai imbalan jerih payah, anggota parlemen menerima apa yang disebut schadeloosstelling alias ganti rugi. ‘Anggota parlemen sepatutnya kan independen dan oleh karena itu dia tidak berdinas pada pihak manapun,’ jelas dia. Jadi untuk urusan mobil ke Gedung Parlemen di Binnenhof (Den Haag), Yang nyata-nyata demi kepentingan negara, itu menjadi tanggung jawab masing-masing anggota parlemen. Apalagi 'mobilitas untuk merawat konstituen', itu bukan menjadi tanggung jawab dan beban negara melainkan partai darimana mereka berasal. Di sini logika yang dipakai simpel saja: urusan menemui konstituen adalah kepentingan partai, mengapa negara harus menanggung biayanya?

 

Negara hanya menyediakan uang ganti transport untuk kepentingan tugas anggota parlemen, besarnya 781,36 euro untuk yang bertempat tinggal dalam radius 10-15 kilometer dari Kompleks Parlemen Binnenhof (Den Haag), 1.093,63 euro untuk radius 15-20 kilometer dan 1.562,72 euro untuk radius lebih dari  20 kilometer. Jumlah tersebut semuanya bruto untuk satu tahun. Untuk yang bertempat tinggal dalam radius 10 kilometer ke bawah, tidak masuk dalam ketentuan tersebut alias tidak mendapat apa-apa. Makanya banyak anggota parlemen yang ngantor dengan naik trem, sejenis angkutan umum kota mirip kereta api tapi bentuknya lebih kecil. Jan Pronk, kini ‘Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer’ (Menteri Urusan Perumahan Rakyat, Tata Ruang, dan Pengelolaan Lingkungan), malah sering datang naik sepeda.

 

Demikian hati-hati dan ketatnya Belanda mengelola keuangan negara, sehingga pada tahun 2001 neraca keuangan negara surplus sampai 7 milyar gulden (mata uang euro belum diberlakukan). Kelebihan tersebut sebagian dikembalikan kepada rakyat sebagai uang surprised di mana tiap-tiap rumah tangga mendapat 100 gulden atau setara 100 kg gula. Sebagiannya lagi dipakai untuk pembayaran utang negara, agar secepatnya berkurang.


Bila anda berkesempatan melancong ke Belanda, tidak ada salahnya mampir sebentar ke kompleks parlemen Binnenhof, di jantung kota Den Haag. Sekalian melakukan 'studi banding' dan setidak-tidaknya anda akan menyaksikan bahwa di halaman gedung parlemen dinegeri berpenghasilan 22.570 euro per kapita itu, tidak ada ditemukan mobil kelas Jaguar dan sejenisnya.
Bagaimana dengan parlemen kita? ironis memang.....”



 
Last Updated on Thursday, 01 October 2009 14:06